Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) Tungkot Sipayung menyatakan kebijakan domestic market obligation (DMO) yang dilakukan oleh pemerintah semakin efektif dalam menjaga pasokan minyak goreng sawit (MGS) untuk memenuhi harga eceran tertinggi (HET).
"Penurunan harga MGS MinyaKita tersebut merupakan bukti bahwa kebijakan DMO yang dilakukan pemerintah semakin efektif dalam menjaga pasokan MGS untuk memenuhi HET," ujar Tungkot Sipayung dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Penurunan harga MGS MinyaKita di pasaran terbukti terjadi pada periode Januari 2026 hingga minggu ke-3 April 2026 dari Rp16.865 menjadi Rp15.949 per liter, mendekati HET Rp15.700 per liter.
Sementara itu dalam periode yang sama harga MGS premium naik dari Rp21.166 per liter menjadi Rp21.793 per liter. Kemudian harga MGS curah naik dari Rp17.790 per liter menjadi Rp19.486 per liter.
Tungkot menjelaskan, ada tiga jenis minyak goreng sawit (MGS) yang dikonsumsi oleh masyarakat di dalam negeri, yakni MGS kemasan premium dengan berbagai merek, MGS MinyaKita dengan segmen masyarakat berpendapatan rendah dan UMKM, serta MGS curah untuk industri pangan.
Dari ketiga jenis minyak goreng sawit tersebut, pemerintah bisa mengendalikan harga dan ketersediaan MGS MinyaKita. Adapun, harga dan ketersediaan MGS premium dan curah dikendalikan oleh pasar.
"Harga dan ketersediaan MGS MinyaKita ini dikendalikan pemerintah melalui kebijakan DMO (domestic market obligation), pengendalian penyaluran (D1, D2), dan HET (harga eceran tertinggi)," ujarnya.
Ia memaparkan, kenaikan harga minyak goreng domestik terjadi di segmen MGS premium dan MGS curah, sementara harga MGS Minyakita justru turun mendekati HET.
Menurut dia kenaikan harga minyak goreng domestik bermula dari konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang memicu kenaikan harga energi fosil dunia hampir dua kali lipat.
Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
