"Gaji kami belum dibayar selama dua bulan," ungkap salah seorang sopir PT MIG, yang minta namanya dirahasiakan di Pekanbaru, Jumat.
Demo mogok kerja yang mereka lakukan ini karena PT MIG hingga saat ini belum juga membayarkan gaji yang sudah menjadi hak mereka
"Padahal, sesuai perjanjian beberapa waktu lalu antara pihak PT MIG, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru serta THL PT MIG, pada 7 April kemarin itu gaji kami akan dibayar selama dua bulan," ujarnya.
Ia mengatakan sampai saat ini mereka hanya diberi uang Rp500 Ribu sebagai pinjaman.
Dikatakannya lagi, PT MIG telah mengingkari janji kepada para karyawan.
"Saya harap gaji kami hari ini harus dibayarkan," pintanya.
Sementara itu, staf PT MIG Wawan membenarkan bahwa tadi pagi hingga jelang siang buruh PT MIG melakukan mogok kerja. Mereka menuntut pembayaran gaji yang sudah dua bulan belum dibayarkan.
"Namun, setelah diberikan pengarahan, sebagian dari mereka ada yang kembali bekerja dan ada juga yang melakukan mogok kerja," ujar Wawan.
Disebutkannya, Pihak PT MIG tidak akan memaksa para buruh untuk bekerja, namun tetap membayarkan upah sesuai dengan kinerja para pengangkut sampah.
"Intinya kami memahami persoalan yang mereka hadapi, dan kita berupaya secepatnya akan mencairkan gaji mereka pada Februari dan Maret. Kedepan ditargetkan keterlambatan gaji ini tidak akan terjadi lagi," ujar Wawan
Wali Kota Pekanbaru Firdaus saat dikonfirmasi menyayangkan ada para pekerja harian lepas yang belum gajian. Karena pasti akan mengganggu ekonomi keluarga mereka yang terbatas.
Firdaus mengatakan mitra kerja pemerintah kota mestinya bisa menjaga hubungan baik.
Demikian juga Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) diminta tegas dan segera menyelesaikan masalah ini, karena karyawan itu aset.
"Kalau semua lancar pastilah pelayanan mereka akan baik," tegasnya singkat.
Sekedar informasi, Pemko Pekanbaru terhitung akhir 2015 sudah memihak ketigakan pengangkutan sampah di wilayah setempat.
Dengan anggaran sebesar Rp53 miliar pada APBD Perubahan 2015 dan APBD murni 2016.
"Proyeknya multiyears, kerjasama Rp53 miliar terdiri dari Rp2,8 miliar di APBD Perubahan dan di APBD 2016 sebesar Rp50,2 miliar," ungkap Kepala Dinas DKP Edwin Supradana.
Anggaran ini disebutkan Edwin adalah untuk kegiatan angkutan sampah yang mau dipihakketigakan.
Dijelaskannya lagi, soal sistem pengangkutan selama ini dinilai Edwin kurang efisien.
"Jadi kami sudah menganalisa dan sudah memperhitungkan agar lebih efisien,"ujarnya.
Jadi armadanya itu dari pihak ketiga, untuk armada Pemko akan digunakan mengangkut sampah yang tidak dikerjasamakan.
Pewarta: Netty M/Vera L
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
