Bagaimanapun juga erosi kepercayaan dalam jangka panjang dapat melumpuhkan efektivitas kebijakan publik

Jakarta (ANTARA) - ​Sampai April 2026, tantangan komunikasi pemerintah tidak lagi sekadar soal penyampaian informasi, melainkan telah bergeser menjadi persoalan kedaulatan kognitif nasional.

Di tengah fragmentasi geopolitik global, informasi kini berfungsi bukan hanya sebagai sarana edukasi publik, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan, setara dengan sektor ekonomi dan militer.

Dalam konteks ini, penguatan Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM RI) perlu dibaca sebagai upaya memperkuat kewibawaan negara di ruang siber. Langkah strategis ini menjadi penting di tengah tantangan eskalasi perang informasi asimetris yang semakin canggih dan terkonsep.

Penempatan Muhammad Qodari sebagai Kepala Bakom RI dan mempertahankan Angga Raka Prabowo di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dinilai banyak kalangan sebagai langkah penguatan sistem komunikasi demi menjaga kedaulatan informasi pemerintah lebih kokoh.

Narasi publik kredibel

Tanpa narasi yang kredibel, negara berisiko kehilangan kendali atas persepsi publik. baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Pakar komunikasi publik Manuel Castells melalui teori Network Society menegaskan, kekuasaan negara terletak pada kontrol jaringan komunikasi. Jika pemerintah gagal mengelola narasi pembangunan, negara akan terisolasi dari percaturan dunia.

Namun, persoalan utama bukan sekadar siapa yang mengendalikan narasi, melainkan seberapa dipercaya narasi tersebut oleh publik. Dalam banyak kasus, krisis komunikasi pemerintah justru muncul bukan karena kurangnya pesan, tetapi karena rendahnya kepercayaan.

Penataan ulang peran BAKOM RI dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) karenanya perlu diarahkan untuk menjawab persoalan ini. Bukan hanya memastikan pesan tersampaikan, tetapi juga memastikan pesan tersebut berbasis data, konsisten, dan terbuka terhadap kritik.

Efektivitas komunikasi publik sangat ditentukan oleh kekuatan sistem yaitu koordinasi antarlembaga, kecepatan respons, dan kualitas data yang disampaikan. Tanpa itu, komunikasi pemerintah mudah terjebak menjadi sekadar diseminasi satu arah yang kehilangan relevansi di ruang publik yang semakin kritis.

Kekuasaan politik sangat bergantung pada sejauh mana kemampuan negara mengelola persepsi publik secara tepat. Menghadapi realitas kompleks seperti ini, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis, memperkuat komposisi tim komunikasi pusat dengan memberikan peran sentral pada BAKOM RI.

Baca juga: Qodari tekankan komunikasi pemerintah harus proaktif dan adaptif

Benteng siber nasional

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.