Perempuan bisa memimpin, tapi ruang publik belum sepenuhnya aman

Jakarta (ANTARA) - Isu kepemimpinan perempuan dan keamanan di ruang publik menjadi perhatian dalam talkshow bertajuk Kartini Hari Ini: Perempuan Memimpin, Berdaya, dan Aman di Ruang Publik yang digelar Gerakan Rakyat (GERAK) di Jakarta, Senin (27/4).

Diskusi yang dipandu oleh Margaretta Putri selaku Direktur Kerja Sama Hubungan Antarlembaga dan Luar Negeri GERAK ini menghadirkan berbagai perspektif, mulai dari kepemimpinan, pemenuhan hak, hingga keamanan perempuan di ruang fisik dan digital.

Ketua Dewan Pers periode 2022–2025, Ninik Rahayu menekankan bahwa peluang perempuan untuk memimpin semakin terbuka. Namun, dalam praktiknya, perempuan masih menghadapi tantangan struktural dan budaya serta ekosistem yang belum sepenuhnya terbentuk.

“Perempuan bukan hanya ikut dalam sistem, tapi juga memiliki kapasitas untuk memimpin. Tantangannya adalah memastikan sistem itu benar-benar inklusif, dan ekosistem tersebut harus saling mendukung dari berbagai pihak,” ujarnya.

Sementara itu, Eva Kusuma Sundari, Pendiri Institute Sarinah menyoroti adanya kesenjangan antara regulasi dan realita.

Menurutnya, meskipun hak perempuan secara hukum telah diakui, dengan regulasi yang sudah banyak dibentuk, namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan.

“Persoalan perempuan hari ini bukan lagi soal ada atau tidaknya aturan, tetapi bagaimana aturan atau nilai-nilai itu benar-benar dijalankan, dengan membangun kesadaran serta penerapan dari sila kedua Pancasila,” kata Eva.

Dari sisi kebijakan, Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta Dwi Oktavia menegaskan keamanan ruang publik masih menjadi pekerjaan rumah. Pelecehan, baik verbal, non-verbal, hingga digital, dinilai masih sering terjadi dan kerap dianggap sepele.

“Ruang publik belum sepenuhnya aman, dan ini harus menjadi perhatian bersama dari sisi kami pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang merumuskan dan memperbaharui regulasi pemda terkait PPAPP, sehingga ruang publik menjadi aman bagi semua,” katanya.

Sejarawan sekaligus Dekan FIB UI 2021-2025, Bondan Kanumoyoso menekankan bahwa perubahan tidak bisa hanya dibebankan pada perempuan.

"Kartini adalah Ibu Bangsa, dalam sejarahnya surat-surat Kartini yang tidak pernah terpublikasi sebenarnya memperjuangkan nasib bangsa Indonesia, jauh sebelum Soekarno atau Tan Malaka.

“Perjuangan Kartini bukan hanya untuk perempuan saja, namun juga untuk bangsa Indonesia yang tercerahkan. Maka, perubahan tidak bisa berjalan tanpa keterlibatan laki-laki. Ini adalah tanggung jawab bersama, kepemimpinan perempuan tentu akan mempunyai nilai tersendiri dengan karakteristik yang berbeda dari laki laki,” tegasnya.

Melalui talkshow ini, Ketua Umum GERAK, Dhini Mudianimendorong agar diskursus mengenai perempuan tidak berhenti pada peringatan simbolik Hari Kartini, tetapi berlanjut menjadi komitmen nyata.

Diperlukan kolaborasi lintas sektor, baik perempuan maupun laki-laki, pemerintah, komunitas, dan masyarakat untuk menciptakan ruang publik yang aman, inklusif, dan setara.

“Talkshow ini diharapkan menjadi titik awal untuk memperkuat kesadaran kolektif sekaligus mendorong langkah konkret dalam menghadirkan ruang yang tidak hanya terbuka, tetapi juga aman dan bermartabat bagi semua,” katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.