Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Lestari Moerdijat mengatakan pemerintah perlu bertindak untuk menyesuaikan ilmu yang diajarkan di perguruan tinggi dengan kebutuhan lapangan pekerjaan.
Hal tersebut harus dilakukan dengan cepat lantaran sudah banyak lulusan perguruan tinggi tidak mendapat pekerjaan karena kemampuannya tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
"Upaya untuk mengakhiri ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar kerja dan kualitas lulusan perguruan tinggi tidak bisa ditunda lagi, di tengah perubahan yang terjadi di sejumlah sektor," kata Mbak Rerie, sapaan akrabnya, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan data Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,01 juta orang adalah lulusan perguruan tinggi.
Data tersebut, lanjut Rerie, membuktikan adanya jurang pemisah antara ilmu yang diajarkan di perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja.
Dia melanjutkan banyak hal yang menjadi penyebab kualifikasi sumber daya manusia lebih maju dari ilmu yang diajarkan di universitas atau perguruan tinggi, salah satunya adalah pesatnya perkembangan teknologi pada era globalisasi saat ini.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Rerie mengatakan pemerintah perlu bekerja sama dengan perguruan tinggi dan perusahaan untuk menyesuaikan program studi dengan lapangan pekerjaan.
Selain itu, pemerintah dan universitas terus bergerak dinamis dalam memperbarui program studi demi mengikuti perkembangan kebutuhan dunia kerja.
Dengan adanya upaya ini, Rerie yakin jumlah pengangguran bisa berkurang dan para pencari pegawai bisa mendapatkan orang-orang yang memiliki kualifikasi tinggi di bidangnya.
"Langkah segera untuk mengantisipasi perubahan tersebut diharapkan mampu menekan angka pengangguran saat ini," katanya.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
