Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menekankan perlu adanya penguatan kolaborasi guna memastikan perempuan memperoleh layanan kesehatan yang setara, berkualitas, dan responsif terhadap kebutuhan, karena kemajuan bangsa tidak dapat dipisahkan dari peran dan kualitas perempuan.
"Kesehatan perempuan merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Perempuan yang sehat, baik secara fisik maupun mental, akan melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas, dan membentuk keluarga yang kuat dan berdaya," ujar Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka di Jakarta, Rabu.
Oleh karena itu, kata Isyana, Forum Nasional Kesehatan Perempuan 2026 bertema No Women Left Behind oleh Kementerian Kesehatan dapat menjadi ruang untuk menyatukan langkah dan memperkuat aksi bersama antara pemerintah pusat, daerah, tenaga kesehatan, organisasi profesi, komunitas, dunia usaha, hingga mitra pembangunan.
Dia menjelaskan bahwa semangat untuk memperluas akses kesehatan sejalan dengan komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan poin keempat Astacita. Selain itu, katanya, peningkatan kualitas hidup perempuan harus dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga.
Menurutnya, pendekatan kesehatan tidak boleh parsial dan harus mencakup kesehatan fisik dan mental. Untuk memastikan itu, pihaknya menempuh sejumlah langkah sebagai upaya menyehatkan perempuan di setiap siklus hidup, mulai dari meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana (KB), edukasi untuk kesiapan berkeluarga, hingga menginisiasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting).
Baca juga: Wamen Isyana: Penguatan perempuan ujung tombak program MBG 3B
Kesehatan perempuan tidak lepas dari dinamika kehidupan di keluarga, sehingga pihaknya juga memulai Gerakan Ayah Teladan Indonesia sebagai upaya penguatan pengasuhan keluarga.
Namun demikian, katanya, perlu dipastikan bahwa kebijakan kesehatan benar-benar responsif dan berkeadilan, karena tidak semua perempuan menghadapi kondisi yang sama. Perempuan di wilayah terpencil, perempuan pekerja informal, dan perempuan dengan disabilitas masih menghadapi keterbatasan akses layanan.
"Tantangan sebesar ini tentu saja tidak mungkin diselesaikan oleh satu sektor saja. Perlu kolaborasi lintas sektor yang kuat dan berkelanjutan untuk menangani kesehatan perempuan," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Asnawi Abdullah mengatakan bahwa sebelum Forum Nasional Kesehatan Perempuan, pihaknya telah menjaring aspirasi para perempuan, dan menemukan adanya perhatian tinggi pada kesehatan jiwa dan perlindungan dari kekerasan.
"Diikuti topik-topik kesehatan reproduksi dan maternal, topik pencegahan dan deteksi dini penyakit pada perempuan dan topik keadilan akses dan perlindungan bagi kelompok rentan," katanya.
Baca juga: Mendukbangga: KB wujud negara hadir penuhi hak-hak perempuan
Pihaknya membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi seluruh pihak untuk memberikan masukan dan berkontribusi.
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
