Digitalisasi adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ia harus terus diuji, disesuaikan, dan disempurnakan. Surabaya telah menunjukkan langkah berani dengan menjadikan teknologi sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar simbol kemajuan.
Surabaya (ANTARA) - Pada suatu sore di ruas Jalan Darmo, Kota Surabaya, seorang pengendara sepeda motor menepi, bukan untuk menawar tarif parkir, melainkan membuka ponsel. Ia memindai sebuah kode. Dalam hitungan detik, transaksi rampung dan bukti pembayaran tersimpan rapi. Tak ada uang kembalian, tak ada perdebatan.
Di sudut lain kota, seorang guru mengakhiri hari kerjanya tanpa dibebani laporan manual yang menumpuk. Sementara itu, seorang warga memastikan status data sosialnya dari rumah, tanpa harus menunggu petugas datang.
Potongan-potongan cerita kecil itu menggambarkan wajah baru Surabaya. Sebuah kota yang perlahan menata ulang cara kerjanya melalui inovasi digital. Bukan sekadar mengikuti tren, melainkan menjadikan digitalisasi sebagai tulang punggung pelayanan publik dan strategi fiskal.
Momentum Hari Otonomi Daerah 2026 menegaskan arah tersebut, bahwa efisiensi anggaran dan inovasi digital sebagai dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.
Transformasi ini penting ditelaah, bukan hanya karena skalanya yang kian luas, tetapi juga karena dampaknya yang menyentuh relasi antara negara dan warga. Di sinilah Surabaya menarik untuk dibaca sebagai laboratorium kebijakan digital yang hidup, dengan segala capaian dan tantangannya.
Transparansi
Digitalisasi di Surabaya bergerak dari satu gagasan sederhana, yakni membangun kepercayaan melalui transparansi. Dalam konteks kota jasa, kepercayaan adalah modal utama. Tanpa itu, investasi tersendat, pelayanan dipertanyakan, dan partisipasi publik melemah.
Langkah konkret terlihat pada digitalisasi parkir tepi jalan. Hingga April 2026, sebanyak 711 juru parkir telah terintegrasi dalam sistem non-tunai, meningkat dari 616 sebelumnya. Targetnya terus digenjot. Sistem ini tidak hanya mengubah cara bayar, tetapi juga memutus rantai kebocoran pendapatan. Setiap transaksi tercatat, terhubung langsung ke rekening, dan dapat diaudit.
Inovasi tidak berhenti di situ. Kehadiran voucher parkir dengan fitur keamanan dan kode digital menunjukkan upaya menjembatani masa transisi. Pemerintah tidak serta-merta memaksa perubahan, tetapi menyediakan opsi yang adaptif bagi warga. Di sini terlihat bahwa digitalisasi bukan sekadar soal teknologi, melainkan manajemen perubahan sosial.
Dampaknya mulai terasa pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Digitalisasi pada sektor hotel dan restoran, misalnya, berkontribusi signifikan terhadap kenaikan pendapatan. Ini menegaskan bahwa transparansi bukan hanya nilai normatif, tetapi juga strategi ekonomi.
Baca juga: Pemkot Surabaya-IKA ITS siapkan digitalisasi seluruh perangkat daerah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
