Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk membangun sistem manajemen SDM perikanan tangkap yang terintegrasi
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka rekrutmen sekitar 20 ribu awak kapal perikanan (AKP) untuk mendukung operasional program modernisasi 1.582 unit kapal perikanan nasional.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan kebutuhan tenaga kerja tersebut muncul seiring transformasi sektor perikanan tangkap menuju sistem yang lebih modern dan terintegrasi.
“Untuk implementasi program ini membutuhkan lebih kurang 20 ribu awak kapal perikanan untuk mengoperasionalkan kapal dan berdampak langsung pada pelibatan lebih dari 500 ribu tenaga kerja dalam ekosistemnya,” kata Latif dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan modernisasi kapal perikanan tidak hanya berfokus pada pembangunan armada, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengoperasikan kapal modern.
Menurut dia, kapal perikanan modern membutuhkan awak dengan kemampuan teknis yang memadai, mulai dari pengoperasian alat tangkap ramah lingkungan hingga penerapan sistem rantai dingin sejak penangkapan ikan di laut.
KKP mencatat kebutuhan awak kapal perikanan mencapai 20.094 personel untuk mengoperasikan 1.582 kapal yang akan dibangun pemerintah hingga 2028.
Kebutuhan tersebut terdiri atas sekitar 10 ribu personel untuk kapal ukuran 30 gross ton (GT), 9.469 personel untuk kapal 200 GT, serta 625 personel untuk kapal 500 GT.
Adapun kebutuhan jabatan meliputi 1.582 nakhoda, 577 fishing master, 1.582 kepala kamar mesin (KKM), 4.935 perwira, dan 11.418 anak buah kapal (ABK).
Latif mengatakan seluruh kebutuhan tenaga kerja itu diharapkan dapat dipenuhi oleh lulusan sekolah pelayaran dan politeknik perikanan di Indonesia.
“Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk membangun sistem manajemen SDM perikanan tangkap yang terintegrasi,” katanya.
KKP telah menetapkan tahapan rekrutmen awak kapal perikanan modern dimulai dengan pendaftaran pada 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Hasil seleksi diumumkan pada 27 Juli 2026.
Selanjutnya peserta yang lolos akan mengikuti pelatihan dan sertifikasi pada 3 Agustus hingga 30 Oktober 2026 sebelum ditempatkan pada 1 November sampai 23 Desember 2026.
Program modernisasi kapal perikanan sendiri mencakup pembangunan 1.582 unit kapal yang terdiri atas 1.000 kapal ukuran 30 GT, 557 kapal 200 GT, 20 kapal 500 GT, dan lima kapal pengangkut ukuran 500 GT.
Sebanyak 1.000 kapal 30 GT nantinya diintegrasikan dengan program Kampung Nelayan Merah Putih dan dikelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Sementara kapal berukuran besar akan mendukung operasi penangkapan ikan di laut lepas bersama BUMN perikanan Agrinas Jaladri Nusantara.
Sebelumnya, program modernisasi kapal perikanan Indonesia mendapat dukungan dari pemerintah Inggris.
Dalam kunjungan kenegaraan ke London pada 20 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Inggris mendukung pembangunan kapal penangkap ikan melalui kerja sama maritim kedua negara.
Kerja sama tersebut merupakan bagian dari kesepakatan investasi sektor maritim senilai 4 miliar poundsterling atau sekitar Rp91,6 triliun.
Melalui program itu, Indonesia dan Inggris menyepakati pembangunan 1.582 kapal perikanan yang seluruhnya akan diproduksi di dalam negeri. Program tersebut diperkirakan mampu menyerap hingga 600 ribu tenaga kerja dalam ekosistem industri perikanan nasional.
Baca juga: Indonesia akan ratifikasi Konvensi Perikanan ILO No. 188 pada 2026
Baca juga: KKP perkuat perlindungan awak kapal perikanan saat melaut
Baca juga: KP2MI, serikat pekerja migran perikanan bahas perlindungan awak kapal
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.