nflasi yang terjaga artinya harga barang dan jasa stabil. Saat ini berada di angka 2,42 persen, itu termasuk yang terbaik

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) mendorong pemerintah daerah memperkuat inovasi dan kinerja dalam menangani isu strategis nasional, terutama pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, dan penurunan tingkat pengangguran.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menegaskan pengendalian inflasi menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

“Inflasi yang terjaga artinya harga barang dan jasa stabil. Saat ini berada di angka 2,42 persen, itu termasuk yang terbaik,” ujarnya saat menghadiri Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan di Balikpapan.

Selain inflasi, Tito juga menyoroti pentingnya penanganan pengangguran dan kemiskinan sebagai persoalan mendasar yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah.

“Ada survei menyatakan bahwa apa yang menjadi Persoalan masyarakat Nomor satu adalah cost of living, kalau biaya hidup ukurannya adalah inflasi, kenaikan barang dan jasa yang membuat biaya hidup lebih tinggi. Kedua adalah Job opportunity, lebih dari 40 persen masyarakat menghendaki lapangan kerja, baru isu-isu lain,” ujarnya.

Baca juga: Kemendagri minta pemda tidak lengah meski inflasi terkendali

Tito menegaskan pemerintah pusat tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, tetapi juga mendorong daerah untuk lebih inovatif melalui pemberian insentif serta penguatan sistem evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, kata dia, BSKDN berperan strategis dalam merumuskan kebijakan berbasis data, melakukan evaluasi kinerja daerah, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang adaptif sesuai kebutuhan daerah.

Melalui kegiatan apresiasi tersebut, Kemendagri berupaya memperkuat ekosistem kompetisi yang sehat antar daerah berbasis indikator kinerja terukur.

Baca juga: Kemendagri desak pemda turun langsung kendalikan inflasi

Ia juga menekankan pentingnya objektivitas dalam proses penilaian agar program berjalan kredibel dan mendapat kepercayaan publik.

“Saya instruksikan agar pemberian insentif dilakukan secara objektif. Jika tidak, kepercayaan terhadap program ini bisa hilang,” ujarnya.

Tito berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga mampu mendorong pemerintah daerah untuk terus berbenah, memperkuat perencanaan, serta menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Apresiasi ini diharapkan memacu daerah untuk berprestasi, menciptakan iklim kompetitif, serta meningkatkan kinerja dalam pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan dan pengangguran,” katanya.

Baca juga: Sekjen Kemendagri minta pemda kendalikan harga komoditas

Baca juga: Mendagri ingatkan daerah tetap waspada meski inflasi turun

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.