Wamenpar ajak ASITA perkuat pariwisata berkualitas dan berdaya saing

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengajak seluruh anggota Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam mendorong pariwisata Indonesia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan.

"Kita harus dukung ASITA, kita harus berjalan bersama ASITA. Itu pesan beliau kepada saya. Karena ASITA ini adalah mitra strategis dari pemerintah," kata Ni Luh dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Saat membuka Rakernas II ASITA 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/5), Ni Luh Puspa menekankan pentingnya peran ASITA dalam mengemas paket wisata yang kompetitif sekaligus memanfaatkan berbagai stimulus pemerintah secara optimal untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata nasional.

Sebagai asosiasi biro perjalanan wisata tertua di Indonesia, ASITA memiliki posisi penting tidak hanya dalam mendukung promosi dan penjualan paket wisata, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam memberikan masukan serta kritik yang konstruktif terhadap kebijakan pariwisata nasional.

Dia menjelaskan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam menghadapi tantangan global, termasuk tingginya harga tiket pesawat yang berdampak pada mobilitas wisatawan.

Atas arahan Presiden, pemerintah telah memberikan sejumlah stimulus, antara lain PPN ditanggung pemerintah sebesar 100 persen, penetapan surcharge sebesar 38 persen, hingga pembebasan bea masuk onderdil pesawat sebesar 0 persen untuk membantu menekan harga tiket penerbangan.

Selain itu, Kementerian Pariwisata juga melakukan penyesuaian strategi pasar dengan mengalihkan fokus promosi ke kawasan Asia dan Asia Pasifik, serta memperkuat pasar medium haul dan short haul.

Pergeseran strategi ini dinilai selaras dengan tren global, di mana wisatawan kini cenderung memilih destinasi yang lebih dekat, efisien dari sisi biaya, serta lebih singkat waktu tempuhnya.

Ia mengingatkan seluruh pelaku usaha pariwisata, khususnya biro perjalanan wisata, untuk memastikan produk wisata yang dipasarkan berasal dari usaha yang memiliki izin resmi. Langkah tersebut penting untuk menjaga kualitas layanan, melindungi wisatawan, sekaligus memperkuat kredibilitas industri pariwisata Indonesia.

“Dan untuk itu, pada 2025 sudah diterbitkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 yang mengatur terkait dengan standar kegiatan usaha, tata cara pengawasan dan juga sanksi administratif dan kebijakan ini bertugas untuk tentu saja adalah melindungi wisatawan sekaligus juga menjaga dari kredibilitas industri pariwisata Indonesia,” katanya.

Kementerian Pariwisata juga terus mendorong terciptanya ekosistem pariwisata yang saling terhubung antara industri event, tourism and travel, serta perhotelan agar mampu tumbuh secara bersama dan saling memperkuat.

Ketua Umum DPP ASITA Rusmiati berharap berbagai ide dan gagasan yang dihasilkan dalam forum tersebut mampu mendatangkan lebih banyak wisatawan mancanegara ke Indonesia sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah.

“Harapan kami komunikasi yang baik dengan pemerintah dapat terus terjalin untuk mencapai cita-cita bersama dalam memajukan pariwisata Indonesia,” ujar Rusmiati.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Komentar

Berita Terkait

Rekomendasi lain