Rekomendasi model CLEAR diharapkan mampu menempatkan komunikasi pemerintah tidak hanya sebagai aktivitas menyampaikan informasi, tetapi sebagai proses membangun hubungan sosial yang sehat antara negara dan masyarakat.
Jakarta (ANTARA) - Di tengah derasnya arus informasi digital, tantangan pemerintah saat ini bukan hanya membuat kebijakan, tetapi juga memastikan kebijakan tersebut dipahami dan dipercaya oleh masyarakat.
Sayangnya, persoalan komunikasi publik di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Tidak sedikit kebijakan pemerintah yang sebenarnya memiliki tujuan baik justru menuai penolakan karena lemahnya komunikasi kepada publik. Pada akhirnya, masalah yang muncul bukan semata substansi kebijakan, melainkan cara pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat.
Fenomena ini terlihat dalam berbagai isu nasional beberapa tahun terakhir ini, mulai dari polemik program bantuan pemerintah, pernyataan pejabat publik yang dinilai nirempati, hingga pernyataan-pernyataan yang inkonsisten dan sering menimbulkan kebingungan masyarakat.
Salah satu persoalan yang paling sering terjadi adalah perbedaan pernyataan antarpejabat pemerintah. Ketika satu institusi menyampaikan informasi tertentu, institusi lain justru memberikan penjelasan yang berbeda. Kondisi tersebut tidak hanya membingungkan masyarakat, tetapi juga berpotensi menurunkan kredibilitas pemerintah di mata publik.
Padahal, pada tahun 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan jajarannya untuk memperbaiki komunikasi publik agar lebih komunikatif dan proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
Di era media sosial, masalah komunikasi menjadi semakin kompleks. Informasi bergerak sangat cepat, sementara klarifikasi pemerintah sering datang terlambat. Akibatnya, ruang digital lebih dahulu dipenuhi spekulasi, disinformasi, bahkan hoaks.
Ketika pemerintah gagal hadir secara cepat dan meyakinkan, publik akan mencari sumber informasi lain yang belum tentu benar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa komunikasi publik saat ini tidak lagi cukup bersifat administratif dan formal, tetapi harus konsisten, responsif, dan humanis.
Selain itu, komunikasi pemerintah di Indonesia masih sering bersifat satu arah. Pemerintah lebih banyak menyampaikan informasi dibanding mendengarkan aspirasi masyarakat. Kanal komunikasi publik memang semakin banyak tersedia, tetapi belum semuanya benar-benar menjadi ruang dialog yang efektif. Tidak sedikit masyarakat yang merasa bahwa kritik mereka diabaikan sementara respons pemerintah cenderung defensif terhadap perbedaan pendapat. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Padahal, kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting dalam pemerintahan.
Baca juga: Memperkokoh kedaulatan informasi lewat Badan Komunikasi Pemerintahan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
