Cirebon (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di daerah tersebut bisa rampung pada Juni 2026 sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon Hafizd Iswahyudi di Cirebon, Jumat, mengatakan pembangunan gedung serta fasilitas sekolah tersebut hingga kini masih berjalan sesuai rencana dan belum menemui hambatan berarti di lapangan.
“Target penyelesaian pembangunan sekolah itu dijadwalkan pada Juni 2026 sehingga dapat segera dimanfaatkan masyarakat,” katanya.
Pemerintah daerah, kata dia, terus mendukung percepatan pengerjaan agar fasilitas pendidikan itu dapat segera memasuki tahap operasional.
Baca juga: Mensos siap terima masukan dari KPK untuk perbaikan Sekolah Rakyat
Ia menjelaskan Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang disiapkan bagi kelompok prasejahtera, dengan sistem penerimaan peserta didik berbasis data terpadu nasional.
Ia menuturkan mekanisme penerimaan siswa di Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah umum, karena tidak membuka pendaftaran mandiri bagi calon peserta didik.
“Proses perekrutan siswa dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dengan mengacu pada data terpadu milik pemerintah pusat,” katanya.
Dengan sistem tersebut, lanjutnya, program bantuan pendidikan diharapkan lebih tepat sasaran dan menyentuh warga yang benar-benar membutuhkan.
Ia menilai pola seleksi berbasis data lebih efektif dibandingkan sistem pendaftaran terbuka, yang selama ini diterapkan di banyak sekolah.
Baca juga: DPRD DKI nilai Sekolah Rakyat bantu angkat derajat keluarga
Hafizd juga mengatakan pengelolaan hingga operasional Sekolah Rakyat sepenuhnya menjadi kewenangan Kemensos, sedangkan pemerintah daerah berfokus pada dukungan fasilitas dan kesiapan lokasi pembangunan.
Menurut dia, pengaturan terpusat dari pemerintah pusat diharapkan mampu menciptakan standar layanan pendidikan yang seragam di berbagai daerah.
Program Sekolah Rakyat sendiri menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menekan angka putus sekolah, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari kalangan masyarakat prasejahtera.
“Kami mendukung percepatan pembangunan hingga sekolah tersebut dapat segera digunakan masyarakat setelah proses pembangunan rampung,” ucap dia.
Baca juga: Mensos terima banyak masukan dari KPK usai konsultasi soal pengadaan
Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
