Nabire (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengoptimalkan pendidikan vokasi melalui integrasi berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan guna menekan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah tersebut.
Kepala Bidang Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah Yulianus Kuayo di Nabire, Sabtu, mengatakan penguatan vokasi menjadi program prioritas karena berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Wapres apresiasi pendidikan vokasi di IPN PTFI
“Pendidikan vokasi ini akan membantu mengurangi dua hal, yaitu pengangguran dan kemiskinan. Ini juga menjadi bagian dari program pemerintah di bidang pendidikan,” katanya.
Ia menjelaskan penguatan vokasi dilakukan melalui pengembangan akademi komunitas, SMK terintegrasi, Balai Latihan Kerja (BLK), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Menurut dia, model pendidikan tersebut juga melibatkan sekolah berbasis keagamaan, seperti YPPK, YPK, dan YPPGI yang didorong menjadi SMK terintegrasi berbasis potensi lokal.
“Misalnya, SMK YPPK Wanggar, diarahkan membangun pabrik pakan ternak dan pupuk, sementara SMK YPK Kalibobo didorong ke sektor energi dan pertambangan, seperti pembangunan listrik kampung dan layanan servis,” ujarnya.
Ia menambahkan pembagian kewenangan pendidikan vokasi dilakukan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, dimana pemerintah kabupaten berfokus pada penyelenggaraan SMK dan BLK, sedangkan pemerintah provinsi memberikan intervensi melalui program dan penyediaan infrastruktur.
“Bantuan pembiayaan dari Pemprov tidak dalam bentuk dana, tetapi melalui program dan dukungan infrastruktur untuk sekolah-sekolah vokasi,” katanya.
Ia menilai pendekatan tersebut juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, karena bahan baku yang dimiliki warga dapat diserap oleh unit produksi di sekolah, sekaligus menjadi tempat praktik bagi siswa.
Baca juga: Disdikbud Papua Tengah perketat validasi Dapodik cegah data fiktif
Baca juga: Legislator: Perlu percepatan MBG di wilayah 3T Papua Tengah
“Anak-anak SMK bisa langsung praktik bekerja di pabrik, belajar pengelolaan, dan masyarakat juga bisa terlibat dalam rantai ekonomi,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, sinkronisasi program pendidikan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten menjadi kunci agar kebijakan yang dijalankan tepat sasaran.
Ia berharap penguatan pendidikan vokasi di Papua Tengah dapat menghasilkan sumber daya manusia yang siap kerja, berdaya saing, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.