Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono berkomitmen mengawal kebijakan ketenagakerjaan agar benar-benar berpihak kepada pekerja serta mampu menciptakan keseimbangan yang sehat antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Menurut Ibas, sapaan akrabnya, dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu, persoalan ketenagakerjaan bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi terdapat perjuangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membiayai pendidikan anak hingga menjaga harapan agar kehidupan mereka menjadi lebih baik dari hari ke hari.
"Pemerintah daerah, pekerja, dan pengusaha harus terus berdialog. Tiga unsur ini tidak bisa berdiri sendiri dalam membangun kesejahteraan bersama," katanya saat berdialog dengan ratusan pekerja, pelaku UMKM, dan pengemudi ojek online di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Rabu (6/5).
Menurut Ibas, setiap keresahan masyarakat harus dijawab dengan solusi dan program nyata yang bisa langsung dirasakan manfaatnya, mulai dari akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pekerja dan pelaku usaha kecil, program pelatihan hingga peningkatan kapasitas tenaga kerja.
Berikutnya, program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, jaminan persalinan bagi pekerja perempuan hingga perlindungan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.
"Negara harus hadir melalui program-program yang benar-benar membantu pekerja agar hidupnya lebih aman, lebih sehat, dan punya masa depan," ujarnya.
Di tengah dialog tersebut, salah satu peserta, Tania selaku pelaku UMKM menyampaikan harapannya agar pelaku usaha kecil juga mendapatkan perhatian dalam program-program ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi.
Selain itu, Solidaritas Ojek Online Trenggalek Raya turut menyampaikan aspirasi terkait harapan agar pengemudi ojol mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan gratis yang ditanggung pemerintah.
Menanggapi hal itu, Ibas mengatakan negara harus hadir bukan hanya untuk pekerja formal, tetapi juga untuk masyarakat kecil yang selama ini menopang ekonomi keluarga melalui usaha mandiri.
Ibas juga mengatakan pemerintah harus terus mencari solusi terbaik agar pekerja informal seperti pengemudi ojol mendapatkan perlindungan yang lebih baik tanpa mengabaikan keberlangsungan ekosistem usaha, seperti penetapan potongan aplikator yang ideal.
"Misalnya, bisa dipikirkan skema sekitar 9,5 persen untuk aplikator dan 9,5 persen untuk pekerja ojol sehingga sama-sama masih punya ruang yang sehat untuk bertumbuh," katanya.
Menurut Ibas, usulan BPJS gratis bagi pengemudi ojol juga merupakan aspirasi penting yang perlu terus dikaji dan diperjuangkan melalui kolaborasi berbagai pihak.
Selain perlindungan kerja, Ibas juga menyoroti pentingnya penciptaan lapangan kerja baru yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat daerah, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kalau satu SPPG membutuhkan sekitar 40 pekerja dan ada 100 SPPG di Trenggalek, berarti bisa tercipta ribuan lapangan pekerjaan baru. Jadi, program ini bukan hanya soal makan bergizi, tetapi juga tentang membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Ibas.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja perempuan, termasuk hak cuti hamil, jaminan persalinan, dan jaminan kesehatan kerja. Perempuan yang bekerja harus tetap mendapatkan rasa aman dan perlindungan yang layak.
Ia menginginkan para pekerja perempuan juga bisa bekerja dengan aman, sehat, dan tetap punya masa depan yang baik untuk keluarganya.
"Pekerja yang kuat akan melahirkan keluarga yang kuat. Kalau keluarga kuat, daerah akan maju, dan Indonesia bisa semakin sejahtera. Kita harus terus saling mendukung dan tidak boleh menyerah menghadapi keadaan," ucapnya.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
