Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Senin (11/5) mengatakan dirinya berniat untuk menangguhkan pajak federal atas bensin seiring melonjaknya harga bahan bakar di tengah konflik AS-Iran, lapor CNN.
Namun, proposal tersebut masih memerlukan persetujuan kongres sebelum dapat diberlakukan. Kongres belum pernah menyetujui penangguhan pajak bahan bakar federal meskipun ada seruan serupa dalam periode kenaikan harga yang tajam sebelumnya, menurut laporan tersebut. Pada 2022, Kongres yang dikuasai Partai Demokrat menolak permintaan Joe Biden, yang saat itu menjabat sebagai presiden AS, untuk menangguhkan pajak tersebut.
Harga bensin di AS telah naik ke rata-rata nasional 4,52 dolar AS (1 dolar AS = Rp17.415) per galon, naik dari 2,98 dolar AS sebelum konflik dimulai pada 28 Februari, seiring belum dapatnya kapal tanker minyak melewati Selat Hormuz dengan aman terlepas dari gencatan senjata.
Pajak federal ditetapkan di angka 18,4 sen per galon untuk bensin dan 24,4 sen untuk solar. Namun, menangguhkan pajak tersebut tidak akan mengurangi beban pengemudi secara signifikan. Menurut CNN, pengecer dan pemain lain dalam rantai pasokan biasanya tidak meneruskan semua penghematan tersebut ke konsumen.
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa penangguhan pajak bahan bakar dapat merugikan dana perwalian Highway Trust Fund, yang bergantung pada pendapatan pajak bahan bakar untuk mendukung pengeluaran di bidang transportasi. Penangguhan selama lima bulan akan mengurangi pendapatan sebesar sekitar 17 miliar dolar AS, atau 46 persen dari pendapatan pajak bahan bakar yang diproyeksikan akan masuk ke dana tersebut pada tahun fiskal ini.
Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
