Wamendagri: Kebijakan daerah harus fokus perbaiki indeks literasi

Kami ingin melihat bagaimana indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca menjadi atensi yang serius dari seluruh pemerintah daerah, yang berkolaborasi dengan semua komunitas penggiat literasi yang ada

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam memperkuat budaya literasi melalui program-program yang fokus pada peningkatan indeks literasi masyarakat.

"Kami ingin melihat bagaimana indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca menjadi atensi yang serius dari seluruh pemerintah daerah, yang berkolaborasi dengan semua komunitas penggiat literasi yang ada," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Ia menyampaikan enam langkah strategis harus menjadi gerakan bersama, dengan melibatkan para pegiat literasi, komunitas, dan perpustakaan di daerah.

Enam langkah strategis tersebut meliputi penguatan kebijakan dan regulasi daerah, transformasi perpustakaan daerah, penguatan literasi digital, peningkatan kapasitas SDM perpustakaan, penguatan literasi berbasis desa dan komunitas, serta kolaborasi dan sinergi lintas sektor.

Bima Arya menegaskan, pemerintah daerah mesti menghadirkan kebijakan konkret yang berpihak pada peningkatan budaya baca dan penguatan ekosistem literasi masyarakat.

Selain itu, perlu adanya transformasi perpustakaan daerah menjadi ruang publik yang nyaman, modern, dan diminati generasi muda. Perpustakaan tidak lagi sekadar tempat penyimpanan buku, tetapi menjadi pusat aktivitas belajar, diskusi, dan kreativitas masyarakat.

Ia mencontohkan transformasi perpustakaan di Kota Bogor yang berhasil meningkatkan jumlah pengunjung secara signifikan.

"Dulu perpustakaan hanya dikunjungi belasan orang. Sekarang setelah ditransformasi dan dibuat nyaman, pengunjungnya bisa mencapai 700 hingga 800 orang per hari," ungkap Bima Arya.

Ia menegaskan, penguatan kapasitas pustakawan menjadi penting agar perpustakaan mampu berkembang sebagai pusat penggerak literasi, bukan hanya pengelola koleksi buku.

"Peningkatan kapasitas bukan sekadar menambah koleksi atau merek buku, melainkan juga kemampuan membangun jejaring dan melakukan aktivasi literasi secara menyeluruh," paparnya.

Sementara itu, Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menyampaikan, rendahnya tingkat kecakapan literasi tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu lembaga. Menurutnya, sinergi antarpemangku kepentingan selama ini masih belum berjalan optimal, baik antara pemerintah pusat dan daerah, organisasi profesi, perguruan tinggi, komunitas literasi, maupun sektor swasta.

"Belum muncul kemitraan atau kolaborasi yang utuh dan erat antar pemangku kepentingan yang menggarap masalah literasi ini secara berdampak," ucap Aminudin.

Ia menegaskan, perubahan teknologi, persepsi, dan harapan masyarakat menuntut adanya transformasi dalam pendekatan literasi, sehingga program yang dikembangkan dapat memenuhi harapan dan tantangan serta perubahan saat ini.

Perpusnas memiliki kepentingan untuk memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar upaya peningkatan literasi dapat menjadi gerakan bersama yang berdampak luas bagi masyarakat.

"Kepentingan itu ingin kita ramu untuk disatukan menjadi sebuah program yang betul-betul menjadi garapan bersama, karena memang literasi adalah urusan kita bersama," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Komentar

Berita Terkait

Rekomendasi lain