Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai Badan Amil Zakat Nasional (Baznas RI) memiliki peran strategis dalam mendukung program pemerintah, khususnya pada sektor pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan masyarakat di daerah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni dalam keterangan di Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa Baznas merupakan mitra strategis pemerintah yang memiliki kemampuan menjangkau masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program yang terukur dan berdampak.
"Baznas bukan sekadar lembaga pengelola zakat, tetapi mitra strategis pemerintah yang mampu bergerak cepat menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan melalui program-program kemanusiaan yang terukur," katanya.
Agus menjelaskan sejumlah program yang telah berjalan, seperti bedah rumah, pemberdayaan UMKM, penanganan stunting, hingga layanan kesehatan gratis, yang dinilai perlu terus diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah daerah.
Ia menilai kolaborasi antara Baznas dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memastikan layanan kepada masyarakat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Baca juga: Kemendagri perkuat Baznas melalui dukungan data kependudukan
Agus juga mengapresiasi sejumlah daerah yang telah menunjukkan sinergi yang baik dengan Baznas, di antaranya Kolaka, Surabaya, dan Solo.
"Pemerintah daerah dapat memperkuat peran Baznas melalui dukungan hibah yang berlandaskan prinsip money follow program dan money follow function, sehingga penganggaran dapat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing tingkatan Baznas," ujarnya.
Agus mengatakan pihaknya turut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi pembiayaan melalui skema pembiayaan kreatif guna memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung keberlanjutan program pembangunan.
Menurut dia, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan melalui intensifikasi sumber pendapatan yang sudah ada, serta ekstensifikasi dengan menggali potensi pajak dan retribusi baru yang belum optimal.
Selain penguatan fiskal, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan transformasi digital dalam modernisasi pengelolaan keuangan daerah.
Baca juga: Entaskan kemiskinan, Baznas beri pelatihan spa syariah untuk mustahik
"Dengan digitalisasi, pelayanan publik menjadi lebih murah, mudah diawasi, dan transparan, sehingga dapat meminimalisir risiko kebocoran anggaran maupun praktik korupsi," tutur Agus Fatoni.
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
