Jakarta (ANTARA) - Transformasi sektor kelautan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergeser dari sekadar program bantuan sosial menjadi sebuah manifestasi ekonomi biru yang agresif.
Pemerintah, saat ini tidak lagi menempatkan diri sebagai pengawas regulasi, melainkan sebagai penggerak utama melalui industrialisasi skala mikro yang dikendalikan secara sentralistik. Inti dari strategi ini terletak pada Program Kampung Nelayan Merah Putih, sebuah skema yang dirancang untuk merombak total struktur ekonomi pesisir melalui modernisasi ribuan desa nelayan guna memutus rantai ekonomi tradisional yang dinilai tidak efisien.
Kebijakan ini menandai berakhirnya era pembangunan pesisir yang bersifat pasif, seperti sekadar bantuan kapal, dana, atau peralatan tangkap, tanpa sistem yang menyokongnya. Dengan menginvestasikan modal besar-besaran untuk membangun ekosistem perikanan, dari hulu hingga hilir dalam satu kawasan terintegrasi, pemerintah sedang melakukan pertaruhan sosiopolitik yang signifikan.
Transisi model bisnis nelayan dari pelaku mandiri menjadi anggota koperasi merupakan perubahan struktural yang dimaksudkan untuk mengamankan kedaulatan sumber daya laut Indonesia, khususnya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif yang selama ini rentan terhadap dominasi armada asing.
Pemerintah menetapkan target yang sangat agresif dengan rencana peresmian serentak sebanyak 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada akhir tahun 2026. Angka tersebut adalah instrumen untuk memobilisasi birokrasi agar bergerak melampaui ritme konvensional.
Mengingat Indonesia memiliki sekitar 12.000 desa nelayan, target ini mencakup lebih dari 10 persen populasi pesisir hanya dalam dua tahun pertama pemerintahan. Peta jalan ini dirancang untuk meningkat secara eksponensial hingga mencapai total 5.000 desa nelayan modern pada tahun 2029, yang berarti mencakup 40 persen desa nelayan nasional pada akhir masa jabatan.
Target angka pembangunan KNMP ini memang cukup ambisius, namun bisa dimaklumi ketika dari sisi komitmen fiskal terdapat relokasi belanja negara yang masif. Namun, efektivitas operasional dari ribuan unit perlu peninjauan yang super hati-hati karena hambatan klasik, seperti manajemen koperasi dan sengketa lahan sering kali menjadi titik lemah dalam proyek infrastruktur skala besar di Indonesia.
Pendanaan program ini bersumber dari efisiensi terhadap belanja negara yang dianggap tidak produktif. Presiden Prabowo menyebut pemangkasan belanja sebesar Rp308 triliun pada tahun pertama jabatannya adalah dana yang dialokasikan kembali untuk membiayai inisiatif strategis, seperti Kampung Nelayan Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis.
Jika dihitung, estimasi biaya untuk membangun satu unit kampung nelayan lengkap mencapai Rp22 miliar, yang mencakup sarana pendaratan, pabrik es, gudang beku, hingga fasilitas sosial. Dengan target 1.386 unit pada 2026, total investasi infrastruktur yang dikucurkan mencapai kurang lebih Rp30,5 triliun.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
