Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mendorong Keluarga Besar Putra-Putri (KBPP) Polri untuk mengambil peran dalam program Astacita agar kehadirannya dirasakan oleh masyarakat.
Adang selaku Dewan Kehormatan KBPP Polri menyebut KBPP Polri dapat mengambil salah satu program prioritas pemerintah tersebut seperti dalam penanggulangan narkoba.
"Tolonglah terkait Astacita kita itu, ambillah terserah salah satu yang betul-betul pas dengan kegiatan KBPP Polri untuk dijadikan bagian dari program kegiatan organisasi," ujar Adang saat menghadiri Munas VI KBPP Polri di Jakarta, Jumat.
Mantan Wakapolri itu menekankan bahwa KBPP Polri maupun keluarga besar Polri merupakan bagian dari pemerintah.
KBPP Polri dapat turun langsung ke sekolah-sekolah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penanggulangan narkotika.
Harapannya, melalui kegiatan ini kehadiran KBPP Polri dirasakan langsung oleh putra-putri Polri.
Terlebih, kata dia, situasi ekonomi saat ini yang terdampak konflik geopolitik. Sehingga diharapkan KBPP Polri turun membantu putra-putri Polri yang kesulitan dalam memperoleh akses pendidikan.
"Jadi saya minta betul-betul turun, cari di asrama siapa putra putri Polri yang mendapat kesulitan di sekolah," pintanya.
Selain itu, Adang juga meminta agar Tri Setia KBPP Polri tidak hanya diucapkan tapi juga dilakukan.
Seperti hanya anggota Polri yang dalam menjalankan tugasnya memegang teguh pedoman Tri Brata dan Catur Prasetya.
"Jadi saya mohon Tri Setia yang disampaikan betul-betul diresapi, betul-betul dilaksanakan seperti Polri dulu waktu dinas bekerja dengan Tri Brata dan Catur Prasetya itu wajib," katanya menekankan.
Purnawirawan Polri itu menambahkan, KBPP Polri juga bisa berperan membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran berita bohong atau hoaks.
Ikut menyeleksi setiap informasi yang tersebar di media sosial tidak lantas membagikannya tanpa terkonfirmasi kebenarannya.
"Kemajuan teknologi sekarang, media sosial, tolong ikut serta membantu pemerintah, membantu kementerian dan sebagainya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pemanfaatan media dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab, dan jangan sebagai KBPP Polri dapat berita hoaks belum jelas ikut menyebarkan ke sana ke sini," kata Adang.
Politisi asal Jawa Barat itu menambahkan, KBPP Polri tidak hanya keluar biaya besar untuk bisa memberi warna bagi bangsa dan negara, cukup hadir mengambil peran dalam program pemerintah.
"Titip betul-betul penting sekali keberadaan KBPP Polri di tengah masyarakat," pungkasnya.
Munas VI KBPP Polri dibuka secara resmi oleh Kabaharkam Komjen Pol. Karyoto dihadiri pula sejumlah pejabat utama Polri dan tamu undang seperti Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo, dan pengurus daerah KBPP Polri dari 34 provinsi.
Salah satu agenda penting dalam Munas VI ini adalah memilih ketua umum periode 2026-2031 yang diselenggarakan petang ini.
Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanty periode 2021-2026 kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum KBPP Polri periode 2026-2031 telah memperoleh surat dukungan dari 31 Pengurus Daerah (PD) KBPP Polri dari total 34 PD se-Indonesia.
Baca juga: Kabaharkam buka Munas VI KBPP Polri harapkan solid dan bermanfaat
Baca juga: KBPP Polri laporkan kesiapan Munas VI kepada Kapolri lewat audiensi
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
