Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman berpendapat kehadiran satgas deregulasi bisa memperbaiki arus investasi Indonesia bila mampu memangkas regulasi yang tumpang tindih secara efektif.
Rizal, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin, menjelaskan persoalan investasi Indonesia dalam konteks persaingan di level ASEAN bukan hanya menyoal insentif fiskal, tetapi juga kompleksitas aturan dan birokrasi.
Maka dari itu, bila satgas mampu mengatasi masalah regulasi yang menghambat dunia usaha, Rizal memperkirakan dampak kehadiran satgas terhadap peningkatan arus investasi terbilang signifikan.
Keuntungan lain yang bisa diperoleh ketika satgas bisa mempercepat perizinan dan menyederhanakan koordinasi lintas kementerian/lembaga juga mencakup penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan daya saing industri nasional.
Namun, Rizal menggarisbawahi peran satgas deregulasi perlu dipastikan tidak hanya bersifat jangka pendek atau sekadar sekadar simbol administratif tanpa reformasi struktural yang nyata.
"Pemerintah perlu memastikan satgas memiliki kewenangan kuat, target yang terukur, transparansi evaluasi regulasi, serta melibatkan pelaku usaha dan daerah agar implementasinya tidak berhenti di pusat," ujar Rizal.
Selain itu, lanjutnya, deregulasi juga harus tetap menjaga kualitas pengawasan, perlindungan lingkungan, dan kepastian hukum agar tidak berubah menjadi liberalisasi tanpa kontrol.
"Tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan kekurangan regulasi, tetapi terlalu banyak aturan yang saling bertabrakan dan sering berubah sehingga menurunkan kepercayaan investor," katanya menambahkan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk mempersiapkan pembentukan satuan tugas (satgas) percepatan deregulasi.
Menurut Presiden, satgas tersebut diperlukan untuk menyederhanakan berbagai regulasi dan perizinan berusaha yang selama ini dinilai terlalu berlapis.
Ia menambahkan penyederhanaan regulasi perlu segera dilakukan karena regulasi yang terlalu rumit dapat membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi.
Selain itu, langkah deregulasi juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor yang ingin berinvestasi dan menjalankan usaha di Indonesia.
Baca juga: Prabowo instruksikan pembentukan satgas percepatan deregulasi
Baca juga: Prabowo dorong reformasi regulasi untuk ciptakan lapangan kerja
Baca juga: Mentan: Deregulasi berhasil percepat distribusi pupuk ke petani
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
