Dari data-data kita bersama, kalau diintegrasikan banyak hasil-hasil yang bisa membuktikan bahwa manusia yang tidak pernah bisa memilih-milih dalam bernapas sebenarnya bisa dilindungi dari polusi udara
Jakarta (ANTARA) - Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI) mendorong integrasi data kualitas udara dan kesehatan demi menciptakan kebijakan pengendalian polusi dan pencegahan penyakit yang tepat.
Ketua RCCC UI Prof Budi Haryanto dalam Seminar Integrasi Data Kualitas Udara dan Dampak Kesehatan yang diselenggarakan di Jakarta, Senin, memaparkan bahwa saat ini Indonesia sejatinya telah memiliki data kualitas udara dan penyakit terkait polusi yang sangat kaya dan tersedia secara waktu nyata.
Namun data berharga tersebut masih digunakan secara terbatas karena tersebar di berbagai sektor dan institusi yang berbeda.
Ia menekankan penggabungan data kualitas udara, meteorologi, hingga data kesehatan, mutlak diperlukan untuk membangun sistem peringatan dini yang akurat. Sistem yang terintegrasi ini diharapkan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas untuk melindungi kelompok yang paling rentan.
"Dari data-data kita bersama, kalau diintegrasikan banyak hasil-hasil yang bisa membuktikan bahwa manusia yang tidak pernah bisa memilih-milih dalam bernapas sebenarnya bisa dilindungi dari polusi udara. Dan ini bagaimana melakukan perlindungannya? Mau nggak mau kita harus mendorong percepatan dari pembuatan kebijakan-kebijakan untuk melindungi masyarakat," kata Budi.
Baca juga: Peneliti UI ungkap dampak polusi jangka pendek-panjang bagi kesehatan
Guru Besar Departemen Kesehatan Lingkungan UI itu juga menggarisbawahi adanya kesepakatan untuk melakukan integrasi data kualitas udara dan kesehatan secara berkelanjutan pada akhirnya akan mendorong persediaannya sistem peringatan dini atau early warning system yang mudah diakses masyarakat.
Sejalan dengan pandangan tersebut, Direktur Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi UI Chairul Hudaya menegaskan kualitas udara bukan hanya sekadar isu lingkungan, melainkan persoalan kesehatan, ekonomi, dan masa depan bangsa yang sangat nyata.
Ia menekankan tantangan utama integrasi data bukanlah sekadar hambatan teknis perangkat lunak, melainkan persoalan tata kelola. Dibutuhkan koordinasi lintas kelembagaan dan komitmen bersama agar data dari beragam sektor dapat dikumpulkan menjadi satu sistem pengambilan keputusan publik yang solid.
"Kualitas udara adalah ukuran dari kualitas pembangunan kita. Data yang baik akan membantu kita memahami masalah. Ilmu pengetahuan dapat membantu kita merumuskan solusi, namun komitmen bersama yang akan menentukan apakah solusi itu benar-benar dijalankan," ujar Chairul.
Baca juga: KLH: Pengendalian polusi udara perlu dukungan kebijakan dan pendanaan
Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Rasio Ridho Sani mengapresiasi penuh peran aktif kalangan akademisi.
Ia mengakui ketersediaan data yang valid sangat krusial dalam menuntun arah pembuatan kebijakan pemerintah.
Rasio menuturkan proses perumusan kebijakan regulasi lingkungan sering kali bersinggungan dengan berbagai kepentingan politik dan kekuasaan. Di titik inilah, bukti ilmiah dan integrasi data memegang peranan penting sebagai penyeimbang yang objektif.
"Proses membangun kebijakan itu tidak mudah, karena ini ada proses power struggle-nya ya. Tapi semuanya itu, power itu bisa berdampak kalau kita punya data," ucap Rasio Ridho Sani.
Baca juga: DKI siapkan respon cepat tanggulangi pencemaran udara saat kemarau
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
