Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshori Yusuf mengatakan digitalisasi pada sistem perlindungan sosial (Perlinsos) diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Dalam pemaparannya, Arief menyoroti sebagian penerima manfaat mengalami kesulitan mengakses bantuan sosial akibat persoalan administrasi dan data kependudukan. Menurutnya, integrasi data melalui digitalisasi dapat membantu meminimalkan kendala tersebut karena identitas kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga akan terhubung dalam satu platform.
“Ada isu administrasi, ada isu kependudukan nah dengan DPI (Digital Public Infrastructure atau Infrastruktur Publik Digital) ini bisa diminimalisasi,” kata Arief dalam diskusi bersama media di Jakarta pada Senin.
Baca juga: Mensos: Proyek percontohan perlinsos tidak Jawa sentris
Ia mengungkapkan pada sejumlah program bantuan sosial masih ditemukan exclusion error atau kondisi ketika masyarakat yang layak menerima bantuan belum mendapatkan akses. Pada program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP), tingkat exclusion error disebut mencapai sekitar 70 persen.
Selain itu, ia juga menyoroti inclusion error atau penerima bantuan yang sebenarnya tidak lagi memenuhi kriteria namun masih menerima bantuan. Misalnya pada program seperti PIP dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, tingkat inclusion error mencapai sekitar 40 persen.
Arief mengatakan pembaruan data secara berkala menjadi penting agar bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran. Saat ini, sebagian data kesejahteraan masyarakat masih mengacu pada data yang belum diperbarui sehingga belum mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya.
Baca juga: Kemenkeu: Penyaluran Perlinsos 2025 di NTT mencapai Rp3,13 triliun
Menurut dia, kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu sehingga diperlukan sistem yang lebih dinamis dan real time.
“Di Indonesia itu kemiskinan hari ini belum tentu miskin besok atau tidak miskin hari ini belum tentu tidak miskin besok,” katanya.
Melalui sistem yang telah terdigitalisasi, masyarakat nantinya dapat mendaftarkan diri secara langsung melalui telepon seluler dengan data yang diperbarui saat itu juga.
Baca juga: 2026, Menko PM optimistis anggaran Perlinsos bisa jadi Rp1.000 triliun
“Nanti kalau ada digitalisasi orang itu kalau dia membutuhkan akan langsung daftar dengan HP-nya dan pada saat itu juga akan memasukkan data yang akan dipakai untuk menentukan desilnya,” ujar Arief.
Ia menambahkan digitalisasi perlindungan sosial juga ditargetkan dapat membantu mengurangi potensi kesalahan penyaluran bantuan, baik bagi masyarakat yang belum menerima bantuan maupun penerima yang kondisi ekonominya telah berubah.
“Kondisi-kondisi ini yang akan kita coba bukan hilangkan karena susah kalau dihilangkan sampai nol persen tapi kita akan kurangi seminimal mungkin dengan DPI,” kata dia.
Baca juga: Mensos: Masyarakat yang layak terima bansos bisa ajukan lewat aplikasi
Baca juga: Banyuwangi libatkan dasawisma perluas pendaftaran Digitalisasi Bansos
Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
