Adaptasi yang berjalan saat ini belum menjawab persoalan perpindahan penduduk akibat krisis iklim atau right of displacement. Untuk mengatasinya, pemerintah daerah dapat menyusun rencana aksi adaptasi berbasis data kerentanan wilayah...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyebut adaptasi perubahan iklim mesti dilakukan lebih awal di wilayah rentan terdampak kenaikan muka laut dan penurunan tanah.

Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH Franky Zamzani mengatakan adaptasi tersebut bisa dilakukan melalui pembangunan alat pemecah ombak dan rehabilitasi mangrove.

"Adaptasi yang berjalan saat ini belum menjawab persoalan perpindahan penduduk akibat krisis iklim atau right of displacement. Untuk mengatasinya, pemerintah daerah dapat menyusun rencana aksi adaptasi berbasis data kerentanan wilayah agar kawasan rawan tidak lagi dijadikan permukiman," katanya dalam diskusi dan peluncuran buku "Climate Change, Labour and Migration in Indonesia" di Jakarta, Selasa.

Franky mengemukakan pemerintah memiliki Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) hingga level desa untuk memetakan daerah rentan terhadap kenaikan muka laut, kekeringan, dan tekanan panas.

Baca juga: PBB sebut krisis iklim bergerak cepat, tapi penanganannya lambat

"Tantangan utama relokasi warga terdampak krisis iklim adalah pembiayaan, penyediaan pekerjaan baru, dan perlindungan kelompok rentan. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya mengatasi hal tersebut dengan mengakses dana adaptation fund sekitar 20 juta dolar AS untuk sembilan proyek adaptasi di negara berkembang," ujar dia.

Ia menegaskan pemerintah daerah (pemda) bisa mulai mengatur tata ruang dan langkah mitigasi sebelum dampak perubahan iklim makin parah. Contoh aksi adaptasi masyarakat yang dapat dilakukan di antaranya urban farming, perikanan sipil, penggunaan pewarna alami mangrove untuk batik, hingga pengelolaan sampah.

"Program Kampung Iklim (ProKlim) dapat menjadi wadah inisiatif masyarakat berbasis komunitas, seperti hidroponik dan pengelolaan sampah. Penghargaan ProKlim dapat meningkatkan posisi tawar komunitas untuk memperoleh dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan," tuturnya.

Baca juga: Wamendagri: Tata kelola daerah kunci hadapi tantangan perubahan iklim

Baca juga: Surveyor Indonesia: Dunia usaha perlu mitigasi risiko perubahan iklim

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.