Lombok Barat, NTB (ANTARA) - Pemerintah pusat mengalokasikan sebanyak 6.918 unit untuk program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan alokasi program bedah rumah untuk NTB ini naik empat kali lipat dibanding alokasi tahun 2025.
"Tahun 2025, NTB memperoleh alokasi sebanyak 1.610 unit, tahun 2026 sebanyak 6.918 unit, sehingga ada kenaikan empat kali lipat dari tahun lalu," ujarnya di Senggigi, Lombok Barat, Selasa.
Pada kesempatan itu Maruarar Sirait selesai mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan gubernur serta bupati/wali kota di regional Nusa Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara di kawasan wisata Senggigi, NTB.
Baca juga: Mendagri optimistis bedah rumah dorong pembangunan wilayah perbatasan
Ia mengatakan secara nasional pemerintah pusat mengalokasikan sebanyak 400 ribu unit bedah rumah di tahun 2026. Jumlah ini naik dari 45 ribu unit rumah dari tahun 2025.
"Jadi, kenaikannya besar sekali dari 45 ribu menjadi 400 ribu," kata Ara sapaan akrabnya.
Ara menegaskan program tersebut ditujukan untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk di wilayah perbatasan.
"Peningkatan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah," terangnya.
Ia mengatakan program ini juga diarahkan untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan. Pemerintah mengalokasikan sekitar 15 ribu unit rumah untuk kawasan kepulauan dan daerah perbatasan melalui koordinasi dengan Kemendagri yang juga selaku Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
