Seluruh daerah menerapkan kebijakan satu data dan satu pintu pelaporan untuk mempermudah sinkronisasi dengan pemerintah pusat dan Satgas Nasional
Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh meminta kabupaten/kota terdampak bencana untuk mempercepat validasi data kebencanaan dan verifikasi lapangan, sehingga proses pemulihan dapat segera dilaksanakan.
"Seluruh daerah menerapkan kebijakan satu data dan satu pintu pelaporan untuk mempermudah sinkronisasi dengan pemerintah pusat dan Satgas Nasional," kata Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah, dalam keterangannya di Banda Aceh, Selasa.
Permintaan itu disampaikan Wagub Fadhlullah saat memimpin pertemuan koordinasi penyelesaian kegiatan masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh bersama Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) pusat di ruang rapat Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh.
Wagub menekankan data yang harus dituntaskan dan divalidasi oleh pemerintah tersebut yakni korban yang sesuai nama dan alamat, data pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna), hunian tetap, jaminan hidup, serta kerusakan infrastruktur, agar tidak lagi terjadi perbedaan angka antar-instansi.
Tak hanya itu ia juga meminta posko rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di daerah juga harus diaktifkan kembali. "Posko rehab-rekon agar diaktifkan kembali secara penuh untuk melakukan update harian, percepatan verifikasi lapangan, dan monitoring progres pemulihan,” ujarnya.
Baca juga: Satgas PRR perbarui data huntara demi pemulihan Aceh inklusif
Dalam rapat koordinasi ini ditemukan sejumlah persoalan utama penanganan pascabencana bencana Aceh, antara lain sinkronisasi dan validasi data, hunian tetap (huntap), jaminan hidup (jadup), serta data kerusakan antara pemerintah daerah.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPS, dan kementerian/lembaga dinilai belum sepenuhnya terpadu sehingga menghambat percepatan penanganan dan bantuan.
Selain itu terkait pelaksana, sumber pendanaan, dan kewenangan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk infrastruktur prioritas seperti jalan, jembatan, tanggul, sungai, irigasi, sekolah serta fasilitas kesehatan, juga dinilai masih membutuhkan koordinasi yang lebih intensif.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah penyelesaian huntap, huntara, jadup, dan bantuan masyarakat yang sebagiannya masih terkendala administrasi, status lahan, validasi penerima, serta keterbatasan sarana dasar seperti listrik dan air bersih.
Baca juga: Wagub minta daerah di Aceh aktifkan posko untuk percepatan data huntap
Rapat ini juga menyoroti perlunya penguatan posko rehab-rekon, penerapan sistem satu pintu data, percepatan serapan TKD/APBD, hingga dukungan afirmatif dari pemerintah pusat agar penanganan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan terintegrasi.
Berkaitan kendala tersebut, Wagub Fadhlullah meminta pemerintah daerah di Aceh agar lebih proaktif mengawal usulan dan koordinasi dengan kementerian/lembaga agar tidak terjadi keterlambatan penanganan akibat persoalan administrasi.
Tak hanya itu Ia menegaskan bahwa penggunaan anggaran tambahan TKD (Transfer Keuangan Daerah) harus diprioritaskan untuk pemulihan pascabencana sesuai surat edaran Mendagri dan kebutuhan utama masyarakat terdampak.
"Pemerintah daerah harus memprioritaskan penyelesaian layanan dasar masyarakat, terutama hunian, jembatan dan akses pendidikan, air bersih dan listrik, irigasi dan sawah, fasilitas kesehatan, serta bantuan ekonomi masyarakat terdampak," kata Wagub Fadhlullah.
Baca juga: Mendagri beri pemda waktu 3 hari data rumah rusak akibat bencana Aceh
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
