Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik kemarin (19/5) menjadi sorotan, mulai dari RI desak Israel segera melepaskan seluruh awak misi kemanusiaan hingga Istana jelaskan alasan Presiden sampaikan langsung KEM-PPKF di DPR.
Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:
1. RI desak Israel segera melepaskan seluruh awak misi kemanusiaan
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyampaikan pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 yang saat ini ditahan.
Dudung mengatakan desakan tersebut merupakan hasil koordinasi pemerintah bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam merespons situasi kemanusiaan yang berkembang.
"Pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humaniter internasional," ujar Dudung di Kantor Staf Kepresidenan, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Baca selengkapnya di sini
2. Megawati dan Dubes Kuwait bahas dampak konflik Timteng bagi Indonesia
Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Duta Besar Kuwait untuk Indonesia Khalid Jassim Al-Yassin di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/5).
Dalam pertemuan tersebut, sebagaimana keterangan tertulis Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Selasa, Megawati dan Dubes Kuwait membahas dampak berlanjutnya konflik di Timur Tengah bagi Indonesia, serta hubungan baik antara kedua negara.
Pada kesempatan itu, Megawati didampingi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Direktur Hubungan Luar Negeri Hanjaya Setiawan, serta politikus PDIP M. Guntur Romli.
Baca selengkapnya di sini
3. PWI desak perlindungan jurnalis Indonesia dalam misi Gaza
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengecam penahanan jurnalis Indonesia oleh militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla 2.0 menuju Gaza dan mendesak penguatan perlindungan terhadap kerja pers di wilayah konflik.
Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Akhmad Munir menilai pencegatan terhadap misi sipil dan kemanusiaan di perairan internasional tidak dapat dibenarkan karena turut mengancam keselamatan wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.
“Kami mengecam keras tindakan Israel yang mencegat dan menahan rombongan misi kemanusiaan menuju Gaza, termasuk jurnalis Indonesia yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Keselamatan insan pers harus dihormati dan dilindungi dalam situasi apa pun,” kata Akhmad Munir dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Baca selengkapnya di sini
4. Mendagri minta pemda perkuat stabilitas politik dan keamanan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk menjaga dan memperkuat stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban di daerah, salah satunya dengan memperkuat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TPKS)
Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menilai Forkopimda memiliki peran sangat strategis karena menjadi forum yang mempertemukan seluruh unsur pimpinan daerah yang memiliki kewenangan besar dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.
"Saya lihat ada tiga hal di daerah itu yang sangat penting untuk menjaga stabilitas, politik, dan keamanan di daerah masing-masing. Satu adalah Forkopimda, karena forum semua pimpinan yang punya power, ada Pangdam, Kapolda, Kajari, Kapolres, Kajati, Kabinda, itu sangat berpengaruh,” kata Tito saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Forkopimda se-Maluku dan Nusa Tenggara.
Baca selengkapnya di sini
5. Istana jelaskan alasan Presiden sampaikan langsung KEM-PPKF di DPR
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5), untuk menyamakan pandangan dan menyatukan kekuatan.
Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri Rapat DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks MPR, DPR, DPD di Jakarta, Rabu pagi, dengan agenda utama pembahasan mengenai RAPBN Tahun 2027.
“InsyaAllah (Bapak Presiden, red.) hadir. Kebetulan (Rabu, red.) tanggal 20, (bertepatan dengan) Hari Kebangkitan Nasional. Jadi, Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa, terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat dia dihubungi di Jakarta, Selasa sore.
Baca selengkapnya di sini
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
