Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai stabilitas ekonomi perlu menjadi perhatian utama pemerintah dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi 2027 di tengah tekanan geopolitik global.
Ia mengatakan konflik geopolitik global berpotensi masih berlanjut dan dapat memengaruhi kondisi ekonomi nasional.
“Ketahanan ekonomi, stabilitas ekonomi harus diperkuat ke depan,” kata Faisal kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pemerintah perlu menjaga sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil agar target pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi nasional.
Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya memaparkan target pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,8-6,5 persen dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.
Target tersebut lebih tinggi dibanding asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
Selain itu, pemerintah menargetkan defisit anggaran pada kisaran 1,80-2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan inflasi diproyeksikan berada di rentang 1,5-3,5 persen.
Faisal menilai target pertumbuhan ekonomi dalam asumsi makro 2027 cukup optimistis di tengah tantangan global dan dinamika perekonomian saat ini.
Namun, ia mengingatkan pemerintah tetap perlu menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional.
“Kalau melihat asumsi makro 2027, terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi, menurut saya itu yang paling ambisius. Tapi perlu diingat, jangan sampai memaksakan ekonomi tumbuh tinggi tapi kemudian berdampak terhadap stabilitas,” ujar dia.
Untuk mencapai target tersebut, Faisal menyebut perkembangan sektor industri juga akan tetap menjadi faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena dapat meningkatkan nilai tambah produksi dan menciptakan lapangan kerja.
Ia menjelaskan perkembangan industri memiliki dampak pengganda terhadap sektor lain, mulai dari pertanian, pertambangan, perikanan, hingga sektor jasa.
“Industrialisasi juga tetap harus menjadi prioritas, sebagai kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Faisal.
Sementara itu, ia menilai tantangan terbesar pemerintah ke depan adalah menjaga kredibilitas dan kesehatan fiskal.
Ia mengatakan pengelolaan APBN perlu dilakukan secara hati-hati melalui belanja yang lebih efektif dan menjaga defisit tetap terkendali.
Menurut Faisal, iklim investasi dan kepercayaan pelaku usaha perlu terus dijaga untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Yang menjadi kunci utama percepatan pertumbuhan ekonomi adalah kepercayaan dari pelaku usaha swasta terhadap kebijakan pemerintah dan tata kelola,” ujar dia.
Pemerintah, dalam KEM-PPKF 2027, menargetkan proporsi penciptaan lapangan kerja formal mencapai 40,81 persen, lebih tinggi dibanding target 2026 sebesar 35 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,30-4,87 persen dan tingkat kemiskinan ditargetkan menurun ke kisaran 6,0-6,5 persen pada 2027.
Sejalan dengan itu, pemerintah terus mendorong industrialisasi dan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri serta memperluas penyerapan tenaga kerja.
Kementerian Perindustrian sebelumnya mencatat kawasan industri di Indonesia menarik investasi sekitar Rp6.744 triliun dalam lima tahun terakhir dengan penyerapan tenaga kerja mencapai sekitar 2,35 juta orang.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
