Dalam dunia yang semakin terhubung dan dipenuhi informasi, siapa yang mampu mengontrol narasi akan memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan

Jakarta (ANTARA) - Public relations (PR) telah mengalami transformasi yang signifikan. Jika dulu PR hanya dipandang sebagai fungsi komunikasi atau relasi media, kini perannya telah berkembang menjadi instrumen strategis yang penting dalam membentuk persepsi, legitimasi, bahkan kekuasaan.

Di era digital, saat ini, kompetisi tidak lagi hanya berkisar pada produk atau layanan, melainkan pada kemampuan untuk membentuk narasi dan persepsi yang beredar di masyarakat.

Pada Rabu, 13 Mei, saya menyampaikan perihal perubahan peran strategis PR ini di hadapan mahasiswa Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Dalam kelas marketing di mana saya menjadi dosen tamu tersebut, PR diperkenalkan bukan sekadar alat publisitas, melainkan alat strategis untuk membangun reputasi, mengelola relasi dengan para pemangku kepentingan, dan mendukung tujuan bisnis. Transformasi ini tidak hanya mencerminkan adaptasi terhadap dinamika pasar, tetapi juga menunjukkan bagaimana kekuatan narasi dapat memengaruhi perilaku dan keputusan masyarakat.

Dalam lingkup masyarakat digital, persepsi memiliki dampak yang besar terhadap kepercayaan publik. Kepercayaan ini kemudian memengaruhi perilaku individu, yang pada gilirannya berdampak pada kekuatan institusi. Oleh karena itu, pengelolaan PR yang efektif sangat penting, tidak hanya untuk membangun citra positif, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan dan kekuatan institusi dalam menghadapi tantangan di dunia yang semakin terhubung.

Kita hidup di zaman hiper-konektivitas, di mana informasi berlimpah dan krisis kepercayaan menjadi nyata. Kepercayaan kini menjadi fondasi hubungan antara publik dan institusi, baik perusahaan maupun pemerintah. Menurut Edelman Trust Barometer (2025), Indonesia berada di peringkat tertinggi dalam hal kepercayaan publik secara global.

Namun, menariknya, kepercayaan ini tidak lagi sepenuhnya dibentuk oleh media formal. Masyarakat semakin mengandalkan komunitas, rekomendasi dari teman satu lingkaran dan pengalaman pribadi. Perubahan ini menunjukkan pergeseran dari komunikasi satu arah menjadi ekosistem hubungan yang lebih kompleks.

Institusi, kini semakin fokus untuk menjangkau Generasi Z, yang bukan sekadar pasar, tetapi juga penggerak budaya, penentu tren, dan pembuat keputusan di masa depan. Data dari Jakpat dan Katadata menunjukkan bahwa mayoritas Gen Z di Indonesia menggunakan Instagram dan TikTok sebagai platform utama untuk konsumsi informasi dan gaya hidup, serta menghabiskan lebih dari lima jam setiap hari di media sosial. Realitas ini menegaskan bahwa opini publik, kini lebih banyak dibentuk oleh algoritma, komunitas, dan budaya digital.

Komunikasi korporasi modern tidak lagi hanya tentang promosi. Ia mencakup upaya membentuk dan mengelola reputasi, membangun kepercayaan, dan memahami dan beradaptasi pada perubahan budaya, sosial, tren, nilai, dan ekspektasi masyarakat. Tujuannya bukan sekadar membuat sebuah jenama dikenal, tetapi juga untuk memastikan bahwa jenama tersebut diterima secara sosial dan budaya.

Contoh nyata dari hal ini dapat dilihat pada transformasi citra sebuah bank berstatus badan usaha milik negara. Bank yang secara historis dipersepsikan sebagai lembaga formal dan konservatif, kini berupaya mengubah citranya dengan membangun kedekatan emosional dan menciptakan relevansi budaya, atau sebuah proses yang disebut sebagai transformasi narasi. Transformasi narasi membutuhkan upaya yang lebih dari sekadar mengganti logo atau slogan, tetapi mengubah makna brand yang terbentuk di kepala publik.

Dalam praktik modern, kampanye komunikasi tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus berfungsi sebagai sistem terintegrasi yang melibatkan media arus utama, platform digital, keterlibatan komunitas, ajang pemengaruh, dan komunikasi internal. Banyak perusahaan kini membentuk tim kampanye atau unit manajemen narasi untuk memastikan konsistensi dan keselarasan pesan, koordinasi strategis, respons cepat terhadap isu, pengelolaan narasi, dan peningkatan engagement.

Dengan membentuk tim kampanye atau unit manajemen narasi, perusahaan tidak hanya meningkatkan efektivitas komunikasi mereka, tetapi juga menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk membangun reputasi dan kepercayaan di mata publik.

Salah satu fenomena menarik di era digital adalah munculnya pasukan media sosial atau internal buzzer yang memiliki peran krusial dalam strategi komunikasi modern. Mereka berfungsi untuk meningkatkan distribusi narasi perusahaan di berbagai platform media sosial, sekaligus meningkatkan interaksi antara perusahaan dan audiens melalui algoritma yang fokus pada engagement. Selain itu, mereka menciptakan efek bukti sosial dengan meningkatkan jumlah pembicaraan tentang merek atau produk. Dalam komunikasi modern, jangkauan pesan sama pentingnya dengan kualitas pesan itu sendiri.

Pendekatan soft selling, seperti aktivasi kafe, klub lari, dan lokakarya kreatif, juga semakin diminati. Masyarakat, kini cenderung lebih menghargai pengalaman dan keterlibatan dalam komunitas daripada sekadar kepemilikan barang. Survei mopays.com (2025) menunjukkan bahwa 75 persen Generasi Z lebih memilih "membeli pengalaman dan kenangan" dibandingkan membeli barang fisik. Hal ini sejalan dengan keinginan mereka akan keaslian, rasa memiliki, dan pengalaman atau partisipasi.

Komunikasi pemerintah

Ketika sebuah institusi berpartisipasi dalam forum global, seperti IMF atau World Economic Forum, mereka memperoleh reputasi atau prestise, otoritas, dan transfer kepercayaan. Pemimpin yang mewakili institusi di platform ini meningkatkan legitimasi simbolis dan kepercayaan publik. Fenomena ini dikenal sebagai konstruksi kekuasaan simbolis yang sangat penting dalam komunikasi.

Bila komunikasi korporasi berfokus pada kepercayaan pasar, komunikasi pemerintah lebih menekankan legitimasi, stabilitas, dan kepercayaan publik. Komunikasi pemerintah dengan demikian harus terkoordinasi dan terorkestrasi agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan dan kebingungan.

Di era digital ini, institusi juga sering dipersonifikasikan melalui figur yang dianggap mewakili institusi tersebut. Seorang menteri, sebagai contoh, seringkali dianggap sebagai “wajah” kementerian secara keseluruhan. Branding pribadi pemimpin, kini berfungsi sebagai representasi kebijakan, stabilitas, dan simbol institusi, yang dikenal dengan istilah personified governance.

Dalam konteks ini, komunikasi pemerintah menjadi sangat penting, karena keberhasilan pemimpin dalam membangun citra publik dapat memengaruhi legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Transformasi peran komunikasi pemerintah dengan demikian menjadi semakin relevan, terutama dalam merespons peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Komunikasi pemerintah yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi, tetapi juga sebagai jembatan untuk membangun hubungan yang saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Tim komunikasi kepresidenan dan kementerian harus mampu menyampaikan informasi dengan cara yang elegan dan profesional, sekaligus memerhatikan hak masyarakat atas informasi yang akurat dan transparan.

Dalam situasi krisis atau peristiwa besar, komunikasi yang responsif dan empatik sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan publik. Hal ini mencakup penggunaan saluran komunikasi yang tepat dan strategi pesan yang jelas, sehingga masyarakat merasa terlibat dan dihargai.

Dengan cara ini, pejabat publik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menunjukkan empati dan memahami dampak dari setiap kebijakan yang diambil, sehingga komunikasi dapat membangun hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komunikasi perusahaan dan komunikasi pemerintahan, kini bergerak ke arah yang sama, yaitu mengelola persepsi secara luas dan membangun legitimasi. Dalam dunia yang semakin terhubung dan dipenuhi informasi, siapa yang mampu mengontrol narasi akan memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan.

Memahami dan mengelola komunikasi dengan bijak adalah kunci untuk meraih sukses di era digital ini.

*) Alia Karenina, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (2020–2023)

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.