Medan, Sumatera Utara (ANTARA) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menolak untuk meneken sejumlah pengajuan proyek dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai tidak masuk akal dan terkesan mark-up (penggelembungan) anggaran.

Hal itu terjadi sejak dia dinyatakan memenangi Pemilihan Gubernur Sumut 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara.

"Banyak pihak mulai mendekat dan mencoba meloloskan berbagai proyek dengan meminta persetujuan," ujar Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (21/5).

Namun, lanjut dia, sejumlah pengajuan proyek dari OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tersebut justru membuat dia menjadi geram.

Sebab, Gubernur mengaku dokumen berbagai proyek itu secara tiba-tiba sudah berada di meja kerjanya tanpa melewati tahapan perencanaan, evaluasi, dan paparan secara terbuka.

"Ada yang datang ngucapin selamat, habis itu minta tanda tangan. Saya bilang, 'ini proyek apa? Kok tiba-tiba sudah ada di meja saya', kata Bobby.

Salah satu yang disorot oleh pihaknya, tutur Bobby, yakni proyek pembangunan fisik suatu gedung di Sumatera Utara dengan nilai anggaran mencapai Rp484 miliar.

Menurutnya, proyek tersebut tidak pernah dipresentasikan secara detail, baik soal konsep pembangunan maupun rincian anggarannya.

"Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak," ungkap Bobby.

Gubernur juga menegaskan bahwa dia tidak ingin asal dalam menyetujui suatu proyek tanpa kajian yang jelas, terlebih jika anggarannya terkesan dimahalkan.

Pihaknya juga mengaku akan lebih ketat dalam memeriksa seluruh pengajuan proyek dari OPD di lingkungan Pemprov Sumut agar tidak ada praktik pemborosan anggaran maupun permainan proyek.

"Saya enggak mau tanda tangan kalau prosesnya enggak jelas. Semua harus transparan, dan masuk akal," ucap Bobby.

Gubernur juga menjelaskan hal tersebut menjadi sinyal keras bagi OPD di lingkungan Pemprov Sumut agar tidak lagi mengajukan proyek yang dinilai janggal atau mengandalkan kedekatan politik demi mendapatkan persetujuan anggaran.

"Setiap program pembangunan harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran daerah," ucap Bobby.

Baca juga: Sumut gandeng RS An-Nisa hadirkan layanan kesehatan internasional

Baca juga: Gubernur pastikan kesiapan fasilitas Piala AFF

Baca juga: Gubernur Sumut pastikan penanganan korban kecelakaan Bus ALS di Sumsel

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.