Sebab bansos yang paling berhasil bukanlah yang paling sering dibagikan, melainkan yang mampu membuat penerimanya perlahan tidak lagi memerlukannya.
Surabaya (ANTARA) - Di banyak sudut Jawa Timur, bantuan sosial masih datang seperti hujan yang dinanti.
Di Kediri, para lansia penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Plus menunggu panggilan pencairan dengan secarik undangan di tangan. Di Tuban, buruh pabrik rokok menerima bantuan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagai penyangga di tengah ongkos hidup yang terus menanjak. Di Magetan, alat bantu bagi penyandang disabilitas diserahkan bersama harapan agar hidup menjadi sedikit lebih ringan.
Bansos, dalam wajah paling dasarnya, memang tentang negara yang hadir. Ia menjadi bantalan saat ekonomi keluarga rapuh, pekerjaan tak menentu, harga kebutuhan pokok bergerak naik, dan risiko sosial datang tanpa aba-aba.
Di Jawa Timur, penyaluran bansos sepanjang 2026 tampak begitu masif. Nilainya mencapai miliaran rupiah di hampir setiap daerah. Dari Probolinggo, Madiun, Gresik, Lamongan, hingga Pamekasan, pemerintah provinsi menggulirkan berbagai paket perlindungan sosial yang menyasar lansia, penyandang disabilitas, buruh rentan, hingga desa-desa miskin.
Namun, di balik angka miliaran rupiah itu, pertanyaan penting justru muncul: Apakah bansos benar-benar mampu memutus rantai kemiskinan, atau hanya memperpanjang napas keluarga miskin tanpa pernah mengubah nasibnya?
Baca juga: Gubernur Jatim: Bantuan sosial perkuat perlindungan masyarakat rentan
Jerat ketergantungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencoba menggeser paradigma bansos dari sekadar bantuan konsumtif menjadi instrumen pemberdayaan. Karena itu muncul berbagai skema seperti PKH Plus, KIP Jawara, zakat produktif, bantuan BUMDes, hingga program desa berdaya.
Narasi yang dibangun cukup jelas. Bantuan tidak hanya untuk dimakan hari ini, tetapi juga menjadi modal agar penerima mampu berdiri sendiri pada masa depan.
Pendekatan ini terlihat dalam berbagai penyaluran bansos yang dilakukan sepanjang Ramadhan 2026. Di Gresik, Mojokerto, dan Tuban, sebagian bantuan diarahkan untuk penguatan usaha kecil dan kewirausahaan. Pemerintah juga mulai menghubungkan bansos dengan pembangunan desa dan penguatan ekonomi lokal.
Langkah itu penting karena kemiskinan di Jawa Timur tidak lagi bisa dibaca semata sebagai kekurangan pendapatan. Ada persoalan ketimpangan akses pendidikan, pekerjaan informal yang rapuh, hingga kerentanan lansia dan penyandang disabilitas yang sering luput dari sistem ekonomi formal.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan Jawa Timur memang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Namun angka itu belum sepenuhnya menggambarkan kerentanan yang sebenarnya. Banyak keluarga berada sedikit di atas garis kemiskinan, tetapi sangat mudah jatuh kembali ketika kehilangan pekerjaan, sakit, atau terkena bencana.
Dalam konteks itu, bansos menjadi instrumen penting untuk menjaga daya tahan sosial.
Masalahnya, efektivitas bansos kerap berhenti pada distribusi. Ukuran keberhasilan sering hanya dihitung dari seberapa besar dana tersalurkan, bukan seberapa jauh penerima keluar dari kemiskinan secara permanen.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
