Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Malang, Jawa Timur Soehirno dalam orasinya mengatakan ada sebelas tuntutan buruh yang disampaikan pada pemerintah daerah maupun pusat, salah satunya agar kriminalisasi buruh dihentikan. "Kami minta stop kriminalisasi buruh dan tolak upah murah bagi buruh," kata Soehirno.
Selain itu, SPSI juga mendesak agar buruh diberi upah yang layak serta penghapusan sistem kerja kontrak yang selama ini cukup merisaukan kaum buruh yang ingin mencari pekerjaan tetap serta penghapusan PP No 78 Tahun 2015 yang merugikan para buruh.
Tuntutan lainnya adalah agar harga sembilan bahan pokok (Sembako) diturunkan, dan peningkatan kualitas pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan maupun Kesehatan bagi para buruh. "Bukan hanya buruh, kami juga mendesak pengusaha media agar para jurnalis diberikan kebebasan berserikat serta upah yang layak," ucapnya.
Sementara itu, Koordinator Aliansi Rakyat Malang Bersatu, Firman Rendi menilai pemerintah selaku pemegang kebijakan tidak serius memperhatikan nasib buruh sampai sekarang.
Selama ini, setiap tanggal 1 Mei, kaum buruh selalu memperjuangkan haknya. Namun, langkah tersebut, seakan sia-sia dan tidak ada hasilnya hingga sekarang. "Hanya janji-janji yang selama ini kami dapat, UMK juga belum sesuai harapan," ujarnya.
Apalagi, katanya, setelah dikeluarkannya PP 78/2016 tentang pengupahan, membuat kaum buruh dipaksa berkompromi dengan keadaan ekonomi yang semakin sulit. Munculnya kriminalisasi pengurus serikat buruh juga menjadi momok yang menakutkan bagi buruh, ketika menuntut hak-hak normatif buruh.
Ia menjelaskan peran negara terhadap pembelaan buruh yang dikriminalkan benar-benar nihil alias tidak dipedulikan. "Aparat pemerintahan bertindak beringas terhadap kaum buruh, tetapi lemah lembut terhadap para pemodal. Ini berarti negara berpihak pada para pemodal," katanya.
Selain menggelar aksi di depan Balai Kota Malang, ratusan buruh dari serikat lainnya, yakni gabungan massa dari Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI), mahasiswa dan wartawan juga menyampaikan orasinya di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan Ijen. Mereka menolak keras kriminalisasi dan penindasan kepada kaum buruh, serta menuntut keadilan dan peningkatan kesejahteraan untuk kaum buruh.
Menanggapi aksi buruh di dua lokasi tersebut, Wali Kota Malang Moch Anton mengatakan tidak ada buruh, produksi tidak akan berjalan, pertumbuhan ekonomi tidak terjadi. "Oleh karenanya Pemerintah akan selalu hadir untuk memperjuangkan kesejahteraan kaum pekerja, "tegas Anton di hadapan ratusan buruh yang menggelar aksi di depan Balai Kota Malang
Didampingi Kapolresta Malang Kota dan Kapolres Kabupaten Malang, Wali Kota Moch Anton juga menekankan pentingnya kesiapan para pekerja untuk menghadapi era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN maupun AFTA (Asia Free Trade Area).
Sementara itu, koordinator aksi hari buruh se-Malang Raya, Lutfi Chafid menyatakan pekerja di Malang raya siap bergerak selaras dengan Pemerintah. "Dulu saya diklaim pergerakan kiri, kini saya tegaskan saya ada di sayap kanan. Buat apa unjuk rasa anarkhis bila bisa ditempuh dengan cara damai dan dialog," ujar Lutfi.
Selain menggelar orasi, peringatan May Day di depan Balai Kota Malang tersebut juga diwarnai dengan pemberian bantuan paket sembako dan santunan kepada 100 anak yatim.
Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
