RI tegaskan pentingnya digitalisasi perdagangan dan ekonomi hijau

Pengembangan AI harus didasarkan pada prinsip kepercayaan, keamanan, dan inklusivitas, serta didukung investasi pada infrastruktur dan penguatan kapasitas,

Jakarta (ANTARA) - Indonesia menegaskan pentingnya digitalisasi perdagangan dan ekonomi hijau sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi kawasan dalam Forum Pertemuan Menteri Perdagangan APEC 2026.

Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa menyampaikan, di tengah pertumbuhan ekonomi global, yang masih moderat dan tidak merata akibat ketegangan geopolitik, risiko perubahan iklim, serta fragmentasi rantai pasok global, ekonomi APEC perlu memperkuat kerja sama guna membangun kawasan yang lebih tangguh, inklusif, dan berorientasi masa depan.

"Transformasi digital dan transisi hijau tengah membentuk ulang pola perdagangan dan investasi global. Oleh karena itu, kerja sama yang lebih kuat diperlukan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan inklusif oleh seluruh ekonomi," ujar Wamendag Roro saat The 32nd APEC Ministers Responsible for Trade (MRT) Meeting sesi kedua bertema "Foster New Engines of Innovative and Dynamic Trade and Investment Cooperation" di Suzhou, Tiongkok, Jumat (23/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Roro Esti mengatakan, pada sektor digital, Indonesia menilai perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), telah membuka peluang besar dalam meningkatkan efisiensi perdagangan lintas batas melalui penurunan biaya transaksi dan percepatan proses bisnis.

Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi digital yang kuat dengan nilai gross merchandise value (GMV) mendekati 100 miliar dolar AS pada 2025 dan terus menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejalan dengan itu, menurut Wamendag, Indonesia terus memperkuat pemanfaatan AI dalam fasilitasi perdagangan melalui pengembangan inisiatif TradeAI yang ditujukan untuk menyederhanakan proses kepabeanan, menekan biaya logistik, dan meningkatkan efisiensi perdagangan lintas batas.

Untuk memastikan transformasi digital yang inklusif, lanjutnya, Indonesia berfokus pada tiga prioritas utama, yaitu perluasan infrastruktur digital, penguatan keterampilan digital melalui pelatihan dan transfer teknologi, serta dukungan terhadap digitalisasi UMKM dan akses pasar global melalui program seperti UMKM Go Digital dan UMKM BISA Ekspor.

Indonesia juga menekankan pentingnya menjaga ruang kebijakan (policy space) dalam tata kelola data dan ekonomi digital, seraya memperkuat kerja sama regional terkait perdagangan digital, harmonisasi standar yang inklusif, serta digitalisasi fasilitasi perdagangan.

"Pengembangan AI harus didasarkan pada prinsip kepercayaan, keamanan, dan inklusivitas, serta didukung investasi pada infrastruktur dan penguatan kapasitas," kata Wamendag Roro.

Selain transformasi digital, Indonesia menilai transisi hijau juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang semakin strategis bagi kawasan.

Menurut Roro Esti, Indonesia saat ini terus mendorong agenda transformasi hijau yang mengintegrasikan pembangunan industri, perdagangan, dan keberlanjutan.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tambahnya, pemerintah menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan sumber daya manusia, dan prinsip keberlanjutan.

Indonesia juga telah meratifikasi Paris Agreement dan berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca pada 2030.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan hilirisasi mineral kritis dan pengembangan ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang terintegrasi guna memperkuat rantai pasok regional.

Sebagai salah satu calon pusat industri EV di kawasan ASEAN, Indonesia menyambut baik penguatan kerja sama melalui inisiatif seperti APEC EV Supply Chain.

Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan pentingnya kebijakan industri yang mendukung peningkatan nilai tambah dan pengolahan domestik agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara adil dan berkelanjutan.

Indonesia juga menyoroti bahwa transisi hijau memerlukan dukungan sumber daya, akses teknologi, pembiayaan, transfer teknologi, dan capacity building yang lebih merata, khususnya bagi negara berkembang dan kelompok rentan.

Dalam konteks tersebut, Indonesia berpandangan bahwa APEC memiliki peran penting dalam mendorong perdagangan barang ramah lingkungan, mendukung transfer teknologi, memperkuat kerja sama energi terbarukan dan efisiensi energi, serta memperluas penguatan kapasitas antarekonomi.

Indonesia turut menegaskan bahwa upaya dekarbonisasi global tidak boleh menciptakan hambatan perdagangan baru.

Kebijakan terkait karbon perlu diterapkan secara transparan, nondiskriminatif, dan sejalan dengan aturan perdagangan multilateral dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan tingkat pembangunan masing-masing ekonomi.

Melalui forum APEC MRT 2026, sebut Wamendag Roro, Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama perdagangan kawasan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui penguatan digitalisasi dan ekonomi hijau.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Komentar

Berita Terkait

Rekomendasi lain