Keretakan antara UEA dan Saudi mungkin strategi sementara mereka, akibat tuntutan dinamika regional terkini.
Jakarta (ANTARA) - Keputusan Uni Emirat Arab (UEA) keluar dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) pada 1 Mei, di tengah kecamuk perang Iran melawan AS-Israel, membuat friksi antara UEA dan Arab Saudi makin terkuak ke publik.
Walau sama-sama menganggap Iran ancaman keamanan nasional mereka, dalam beberapa tahun terakhir Saudi dan UEA acap berseberangan di berbagai hal.
Padahal sepuluh tahun lalu, Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) yang menjadi penguasa de facto Saudi dan Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) yang memimpin UAE, akur bersekutu.
Keduanya berasal dari generasi berbeda, tapi memiliki kesamaan dalam hal mendobrak kemapanan.
Mereka awalnya bekerjasama menghalau angin revolusi Arab Spring pada 2010-an agar tak bertiup ke Teluk sehingga tak mengusik kekuasaan otoritarian mereka.
Kedua negara bersekutu melawan Houthi di Yaman sejak 2018, dan serempak mengisolasi Qatar pada 2017-2021 karena Qatar dianggap memfasilitasi terorisme.
Namun, hubungan mesra itu mulai tak lagi mesra setelah MBS mengutarakan ambisi menjadikan Saudi sebagai pusat bisnis Timur Tengah, padahal predikat itu sudah melekat lama pada Dubai di UEA.
UEA menganggap manuver itu serangan terhadap status ekonomi mereka, apalagi Saudi mengharuskan perusahaan-perusahaan internasional yang mendapatkan kontrak bisnis dari pemerintah Saudi, untuk membangun kantor di Riyadh.
Menurut New York Times pada 5 Mei, sampai Maret 2025 sudah sekitar 600 perusahaan multinasional mendirikan kantor regional di Riyadh. UEA kian dongkol mendapati kenyataan ini.
Di sisi lain, UEA sudah lama dibuat terkungkung oleh Saudi melalui OPEC, karena membatasi keleluasaan memproduksi minyak lewat kuota produksi OPEC yang pada dasarnya ditentukan oleh Saudi.
UEA menganggap OPEC menghalangi mereka dalam memproduksi minyak sebanyak yang mereka mau. Dan akhirnya mereka keluar dari OPEC.
Apa yang tadinya baik-baik pun berubah menjadi persaingan terselubung.
Ironisnya, petunjuk pertama untuk adanya perpecahan justru terlihat di Yaman, setelah kedua negara berbeda pandangan mengenai masa depan Yaman.
Saudi ingin mendorong pemerintahan bersatu yang stabil di Yaman agar tak mengganggu keamanan nasionalnya dan kawasan, tapi UEA malah menginginkan sebuah pemerintah terpisah yang menguntungkan posisi mereka.
Friksi itu lalu melebar ke mana-mana, sampai Sudan. Jika Saudi mendukung otoritas resmi Sudan demi pemerintahan yang stabil di sana, maka UEA mendukung aktor non negara, yakni milisi Rapid Support Force, yang anti-islamis.
Saudi menginginkan pemerintahan yang stabil di Sudan karena Sudan yang bergejolak akan berdampak buruk terhadap Mesir yang berbatasan dengan Sudan.
Mesir adalah sekutu terpenting Saudi yang berperan penting dalam menciptakan keseimbangan kekuatan Timur Tengah dan di Laut Merah yang bertepi pantai barat Saudi.
Baca juga: Keputusan UAE keluar dari OPEC merupakan pilihan "berdaulat"
Baca juga: Kemlu: UEA keluar OPEC tak pengaruhi hubungan dengan RI
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
