Di tengah tantangan geografis, keterbatasan akses, dan ketatnya persaingan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi penting bagi masa depan Maluku

Ambon (ANTARA) - Pagi itu, suara mesin jahit bersahutan memenuhi salah satu ruang pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Ambon. Deretan peserta tampak serius menatap pola kain di hadapan mereka, sementara tangan-tangan terampil mulai menggerakkan mesin jahit dengan ritme yang nyaris serempak.

Di sudut ruangan, seorang perempuan muda tampak fokus merapikan jahitan seragam kerja berwarna coklat. Sesekali ia berhenti sejenak memastikan garis pola tetap lurus sebelum kembali menginjak pedal mesin jahit. Senyum kecil muncul ketika instruktur yang mendampinginya memberi pujian atas hasil jahitan yang mulai rapi.

Bagi Intan Arifin (23), ruang pelatihan itu bukan sekadar tempat belajar menjahit, melainkan titik awal untuk mengubah arah hidup setelah bertahun-tahun kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Anak pertama dari tiga bersaudara tersebut sempat menghabiskan hampir dua tahun sebagai pengangguran setelah lulus sekolah menengah atas. Orang tuanya bekerja sebagai pedagang tradisional untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Kini, setiap pagi Intan datang lebih awal ke BPVP Ambon. Ia belajar membuat pola, mengukur bahan, hingga menjahit pakaian kerja dengan standar industri. Baginya, keterampilan itu menjadi harapan baru agar suatu hari nanti bisa bekerja di usaha konveksi atau membuka jasa jahit sendiri di kampung halamannya.

Kisah pemudi asal Desa Batu Merah Ambon itu menjadi potret kecil dari tantangan sekaligus harapan pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Maluku. Di tengah angka pengangguran yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, peningkatan kualitas sumber daya manusia dinilai menjadi kunci agar tenaga kerja lokal mampu bersaing di dunia kerja yang terus berubah.

Tantangan ketenagakerjaan daerah kepulauan

Provinsi Maluku menghadapi tantangan khas dalam pembangunan ketenagakerjaan. Sebagai wilayah kepulauan dengan sebaran penduduk di banyak pulau, akses pendidikan dan pelatihan kerja belum sepenuhnya merata.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di daerah itu pada Februari 2026 turun menjadi 5,80 persen. Penurunan tersebut menjadi sinyal positif membaiknya penyerapan tenaga kerja di tengah upaya pemerintah memperkuat kualitas sumber daya manusia dan memperluas kesempatan kerja di wilayah kepulauan itu.

Di sisi lain, kebutuhan dunia kerja mengalami perubahan cepat. Sektor industri fesyen, perikanan, pariwisata, konstruksi, jasa, ekonomi kreatif, hingga digital mulai membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi yang lebih spesifik.

Masalahnya, tidak semua pencari kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri tersebut.

Banyak lulusan sekolah menengah maupun perguruan tinggi masih kesulitan memperoleh pekerjaan karena minim pengalaman kerja dan keterampilan teknis. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah, terutama dalam menghadapi bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa tahun mendatang.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.