Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai perbaikan ekosistem pendidikan vokasi di Indonesia harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh untuk mewujudkan peningkatan kompetensi lulusannya di pasar kerja.
“Langkah pemberian sertifikasi kompetensi merupakan langkah strategis. Namun, harus diikuti dengan perbaikan ekosistem pendidikan vokasi secara menyeluruh,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan pada tahun ini, Direktorat Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyediakan kuota bantuan program sertifikasi bagi total 250.000 murid SMK di seluruh Indonesia.
Bantuan tersebut dibagi menjadi dua fokus utama, yakni 150.000 murid untuk sertifikasi kompetensi dan 100.000 murid untuk sertifikasi bahasa asing.
Menurut dia, langkah itu merupakan bagian dari upaya meningkatkan daya saing lulusan vokasi.
Baca juga: Kemendikdasmen perluas sertifikasi bahasa asing untuk murid SMK
Namun, ia menilai program itu saja belum cukup jika tidak dibarengi dengan penguatan keterhubungan antara pendidikan dan industri.
“Peningkatan kualitas dan keterhubungan sekolah vokasi seperti SMK dengan sektor industri harus konsisten direalisasikan untuk menekan angka pengangguran,” kata dia.
Ia menyoroti data Badan Pusat Statistik per Februari 2026 bahwa tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK mencapai 7,74 persen. Angka itu tertinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya.
Meski ada penurunan dari 8,63 persen pada Agustus 2025, kontribusi lulusan SMK terhadap total pengangguran nasional masih sebesar 22,35 persen, praktis menduduki peringkat kedua setelah lulusan SMA.
Kesenjangan keterampilan
Menurut Lestari, kesenjangan keterampilan menjadi salah satu penyebab utama, sebagaimana tercermin dari data Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada 2023 yang menunjukkan bahwa sekitar 57,3 persen pekerja di Indonesia mengalami ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan.
Baca juga: Mendikdasmen paparkan lima model perkuat kompetensi lulusan vokasi
Maka dari itu, ia menekankan, upaya mewujudkan kesesuaian pendidikan kejuruan dan kebutuhan dunia usaha harus terus ditingkatkan.
“Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan di sektor pendidikan dan dunia usaha agar lulusan pendidikan vokasi dapat terserap di dunia kerja dengan baik,” kata anggota Komisi X DPR RI itu.
Selaku legislator yang membidangi urusan pendidikan, Lestari mengingatkan bahwa berbagai langkah peningkatan kualitas pendidikan vokasi harus dipastikan keberlanjutan dengan perencanaan yang matang.
“Di tengah dinamika perekonomian dunia yang dipengaruhi sejumlah faktor, dibutuhkan kejelian membaca peluang dan komitmen semua pihak dalam memanfaatkan peluang tersebut dengan baik,” katanya.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
