Makassar (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera melakukan pembaruan sistem kode Quick Response atau QR Code untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi instansi dan perusahaan swasta merespons hasil pengungkapan penyelundupan dan penyalahgunaan BBM bermodus barcode.

"QR Code ini sekarang kan statis, nanti akan (dibuat) dinamis. Dengan dinamis itu, tidak ada lagi potensi-potensi seperti ini (pemalsuan), duplikasi yang dikeluarkan atau dikembangkan oleh orang tertentu karena teknologi AI (Artificial Intelligence)," kata Kepala BPH Migas Wahyudi Anas di Pelabuhan Peti Kemas Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.

Menurut dia, perkembangan kecanggihan teknologi sejauh ini utamanya penggunaan AI atau kecerdasan buatan dapat meniru hanya dengan memotret kendaraan, selanjutnya dapat membuat plat nomor tertentu hingga cetak surat tanda nomor kendaraan (STNK) menyerupai asli tapi palsu, lalu didaftarkan ke aplikasi mypertamina.

"Nanti ada pinnya, ada macam-macam, dan itu tidak bisa disalahgunakan," tuturnya merespons maraknya penyalahgunaan penggunaan QR Code pembelian BBM subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Baca juga: BPH Migas temukan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di Jepara

Mengenai tujuh mobil truk tangki transportir disita polisi bertuliskan BBM industri, tapi dugaannya berisi BBM subsidi dengan modus dikumpulkan pelaku dari beberapa SPBU lalu ditampung di mobil tangki tersebut, kata dia, itu bukan mitra.

Pada truk tangki awalnya tertulis label Pertamina saat pengungkapan oleh Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VI Makassar pada 26 Februari 2026 , tetapi belakangan diduga dihapus saat rilis kasus 2 Juni 2026 di Dermaga Peti Kemas Makassar, ia kembali menegaskan itu pemalsuan untuk mengelabui petugas.

"Kami sampaikan, mobil-mobil truk yang disita ini kelihatannya secara fisik meragukan. Karena, transportir Pertamina yang tercatat itu adalah PT-nya sudah jelas, ada nama. Di situ di kasih lebel Barcode. Kalau discan muncul inisial PT-nya, yang ini tidak ada," ungkap dia.

Selain itu, saat diverifikasi setiap mitra BPH Migas memiliki surat jalan resmi dari Pertamina. Dari data surat jalan itu dikirim ke mana, serta di order SPBU daerah mana termasuk tujuannya diketahui, sehingga dapat ditelusuri.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.