Simpang Empat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) masih menunggu surat penghapusan aset tanaman karet dari Kementerian Pertanian di atas lahan rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Padang Tujuh Nagari Aua Kuniang seluas 6,4 hektare.
"Segala persyaratan administrasi telah lengkap dan tinggal surat penghapusan aset, karena di lahan itu ada tanaman karet dan tercatat di Kementerian Pertanian," kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Pasaman Barat Vanvoni Gorbi di Simpang Empat, Rabu.
Baca juga: Hasil verifikasi usulan SR di Pasaman Barat memenuhi syarat
Menurutnya, jika surat pelepasan itu keluar, tahapan pembangunan Sekolah Rakyat bisa dimulai.
"Untuk anggaran pembersihan lahan telah dianggarkan di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang. Jika selesai persoalan aset, bisa langsung dikerjakan," katanya.
Dia bersama Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat telah menemui Menteri Sosial terkait Sekolah Rakyat.
"Informasi dari Kementerian Sosial tender pembangunannya akan dilakukan pada Desember 2026 dan dilakukan pembangunannya pada 2027," ujar dia.
Dia mengatakan SR merupakan program strategis pemerintah pusat. Pihaknya ingin melakukan percepatan untuk pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.
Baca juga: Pemkab Pasaman Barat siapkan anggaran pematangan lahan Sekolah Rakyat
Baca juga: Pemkab Pasaman Barat siapkan dokumen administrasi Sekolah Rakyat
Dia menyebutkan lokasi untuk Sekolah Rakyat itu berada di Padang Tujuh, Kecamatan Pasaman atau di belakang kantor Dinas Sosial depan Kantor Dinas Perhubungan.
Dia mengharapkan surat pelepasan aset dari Kementerian Pertanian cepat keluar agar pembangunan Sekolah Rakyat bisa dilakukan.
Dia menjelaskan sesuai program Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat itu nantinya diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN), khususnya kelompok desil 1 dan 2.
Pewarta: Altas Maulana
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
