Jakarta (ANTARA) - Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk menyusun formulasi anggaran tahun 2027 secara lebih berimbang antar kedeputian agar pelaksanaan program tidak timpang dan seluruh unit kerja memiliki ruang yang cukup untuk menjalankan fungsi masing-masing.
“Harus berani membuat anggaran yang berimbang itu, menaikkan anggaran di tempat yang lain. Atau membuat, mengurangi dari tempat yang sudah ada sekarang, dikasih, dibagi rata di tempat yang lain. Atau bagaimana caranya supaya ada keberimbangan anggaran itu. Keadilan penggunaan anggaran," kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam Rapat Kerja Kementerian Pariwisata bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu.
Saleh menyoroti masih adanya ketidakseimbangan distribusi anggaran di lingkungan Kementerian Pariwisata. Sejumlah unit dinilai memperoleh porsi anggaran besar, sementara deputi lain memiliki alokasi terbatas hingga programnya berpotensi tidak berjalan optimal ketika memasuki pertengahan tahun anggaran.
Baca juga: Menpar pastikan Prambanan siap sambut wisatawan jelang libur sekolah
Baca juga: Menpar sebut pariwisata tumbuh kuat di tengah tekanan geopolitik
Dia juga mengkritik terkait postur anggaran tersebut sebelumnya juga telah disampaikan sejumlah anggota dewan. Menurutnya, konsentrasi belanja yang terlalu besar di sektor tertentu dapat menimbulkan ketimpangan kerja antarkedeputian, bahkan membuat sebagian unit kehabisan ruang fiskal saat tahun anggaran masih berjalan.
“Misalnya hanya ada dua kedeputian yang anggarannya gemuk. Tiga lah dengan Poltekpar. Tapi kalau Poltekpar ini kan sebetulnya anggarannya kecil saja karena anggaran itu kan dipakai habis untuk pelaksanaan pendidikan. Tetapi dua yang pemasaran dan event, itu anggarannya kan besar,” ujar politisi Fraksi PAN itu.
Saleh pun menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran tahun depan. Ia mengingatkan agar kementerian berani melakukan penyesuaian distribusi belanja, baik melalui penguatan alokasi di unit tertentu maupun redistribusi anggaran agar penggunaannya lebih adil dan efektif.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar kebutuhan sektor pariwisata dapat diperjuangkan lebih optimal, sekaligus memastikan distribusi anggaran di internal kementerian lebih proporsional dan mampu memperkuat kinerja seluruh unit kerja.
Menurut data Kementerian Pariwisata, pagu anggaran kementerian pada tahun 2026 tercatat sebesar Rp1,43 triliun. Hingga tanggal 31 Mei 2026, realisasi fisik mencapai Rp697 miliar atau setara 48,58 persen, sementara realisasi pembayaran mencapai Rp491 miliar atau 34,26 persen.
Mayoritas anggaran masih terserap pada satuan kerja pusat, terutama Sekretariat Utama sebagai dukungan manajemen. Sementara pada tingkat kedeputian, alokasi terbesar berada di Deputi Bidang Pemasaran yang mencapai sekitar Rp200 miliar dan Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (events) sebesar Rp138 miliar.
Selain itu, anggaran sebesar Rp511 miliar juga dialokasikan untuk enam politeknik pariwisata di berbagai daerah guna mendukung pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sektor pariwisata. Terakhir, Saleh menegaskan pembahasan anggaran 2027 perlu dipersiapkan sejak awal melalui komunikasi yang intensif dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Baca juga: Kemenpar nilai acara musik dan budaya berikan dampak untuk pariwisata
Baca juga: Komisi VII DPR minta Kemenpar lakukan pemetaan pariwisata di kawasan
Baca juga: Kemenpar promosikan wisata RI ke wisatawan Tiongkok
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
