Poltracking nilai kepuasan publik jadi modal pemerintah jaga ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Lembaga survei Poltracking Indonesia menilai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mencapai 72,2 persen menjadi modal sosial penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Peneliti Poltracking Indonesia Ahmad Zia Fitrahuddin dalam pemaparan hasil survei bertajuk Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Isu Aktual Strategis diikuti daring di Jakarta, Kamis menilai tingkat kepuasan publik yang berada di atas 70 persen menjadi modal penting bagi pemerintah memasuki tahun kedua masa pemerintahan untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, dan meningkatkan efektivitas program pembangunan.

Ia mengatakan capaian tingkat kepuasan tersebut memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah untuk melanjutkan program-program prioritas, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, tantangan terbesar yang perlu mendapat perhatian pemerintah saat ini berada pada sektor ekonomi mikro yang menyentuh kehidupan sehari-hari.

Meskipun tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 72,2 persen, Poltracking mencatat sektor ekonomi masih menjadi bidang dengan tingkat kepuasan terendah dibanding sektor lainnya, yakni 59,2 persen.

"Artinya terjawab terkonfirmasi dari data ini bahwasanya isu ekonomi adalah ekonomi mikro yang dibutuhkan. Jadi bukan hanya sekadar kebijakan BI (Bank Indonesia), bukan hanya kebijakan Rp200 triliun yang disampaikan dari pemerintah kepada bank-bank Himbara dan lainnya, tapi juga adalah ekonomi mikro. Artinya ini tentang mengendalikan harga kebutuhan pokok," kata Zia.

Survei yang dilakukan pada 11-17 Mei 2026 terhadap 1.220 responden itu menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 74,2 persen. Sementara tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo secara personal berada pada angka 73,2 persen dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebesar 66,8 persen.

Poltracking juga menemukan 67,1 persen masyarakat mengaku terdampak kenaikan harga BBM nonsubsidi, dengan dampak terbesar berupa kenaikan harga kebutuhan pokok yang dirasakan oleh 53,8 persen responden.

Selain itu, tingkat keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok dinilai 45,2 persen, menurunkan angka pengangguran 50,8 persen, serta menciptakan lapangan kerja 54,3 persen.

Poltracking mencatat sejumlah sektor memperoleh apresiasi tinggi dari masyarakat, yakni kesehatan dengan tingkat kepuasan 75,4 persen, pertahanan dan keamanan 74,5 persen, serta pendidikan 72,5 persen. Selain itu, publik menilai pemerintah cukup berhasil menjaga kerukunan umat beragama sebesar 80 persen, menjaga keamanan 77,8 persen, dan menjaga persatuan bangsa 77,4 persen.

Meski demikian, Zia menilai pemerintah perlu memastikan berbagai kebijakan ekonomi dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung agar tingkat kepuasan publik tetap terjaga.

"Jadi ketika masyarakat bertanya dengan ekonomi mikro, maka jawab dengan program ekonomi mikro. Ketika ada pertanyaan dengan ekonomi makro maka jawab dengan ekonomi makro, walaupun dari kedua komponen ini saling berkaitan," ujarnya.

Sementara itu, Peneliti Utama Poltracking Masduri Amrawi mengatakan capaian kepuasan publik yang relatif stabil dalam beberapa bulan terakhir perlu dijadikan pijakan untuk terus melakukan perbaikan kebijakan, khususnya pada sektor yang masih mendapat penilaian lebih rendah dari masyarakat seperti ekonomi dan penegakan hukum.

"Kalau stagnan secara metodologis atau secara kalkulasi statistik karena ada margin of error dari survei kita ini, kan menandai berarti ada persoalan, ada masalah yang sedang terjadi di republik kita, dan karena itulah pemerintah, sekecil apa pun menurut saya respons kritik yang diberikan oleh masyarakat itu harus direspons dengan sangat serius," kata Masduri.

Ia menambahkan respons terhadap kritik publik penting dilakukan agar dukungan masyarakat yang saat ini masih kuat dapat dikonversi menjadi keberhasilan program-program pemerintah yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Komentar

Berita Terkait

Rekomendasi lain