Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengatakan perlu adanya keberpihakan kebijakan dalam memperkuat ekosistem perfilman tanah air sebagai instrumen promosi budaya dan pariwisata nasional.
Komisi VII mengharapkan berbagai pembenahan di sektor perfilman nasional ke depan akan meningkatkan keterlibatan sineas muda, komunitas film, dan UMKM yang bergerak di bidang kreatif.
Pernyataan itu disampaikan Chusnunia dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat, usai melakukan kunjungan kerja ke Jogja NETPAC Asian Film Festival (JAFF).
"Kami juga terus mendorong sinergi multipihak yang berkelanjutan agar festival-festival film seperti JAFF ini menjadi motor penggerak kreativitas, distribusi, dan daya saing perfilman Indonesia di tingkat nasional maupun internasional," kata dia.
Dia mengakui masih terdapat tantangan dalam pemajuan industri perfilman nasional, meski festival film di tanah air seperti JAFF telah berkembang menjadi berskala internasional.
"Tadi kami berdiskusi menyerap aspirasi para pelaku perfilman soal regulasi, multiple taxes alias pajak di banyak meja yang menghambat perkembangan industri film di Indonesia," ucapnya.
Salah satu persoalan yang dia soroti adalah beban pajak pertambahan nilai (PPN) ganda yang dinilai mencekik pelaku industri sejak tahap produksi serta skema pajak yang berlapis hingga ke tahap distribusi.
"Industri ini belum tumbuh kuat, tetapi sudah dibebani berlapis-lapis. Ini tentu menjadi persoalan bagi kreativitas dan investasi," tutur Chusnunia.
Maka dari itu, legislator bidang ekonomi kreatif itu menilai keberpihakan kebijakan perlu dilakukan untuk membenahi persoalan tersebut, berkaca dari industri sinema luar negeri.
"Kalau kita lihat praktik global, film mampu menjadi lokomotif promosi destinasi sekaligus penggerak ekonomi daerah," katanya.
Di samping itu, ia mengatakan Panitia Kerja Kreativitas & Distribusi Film Nasional Komisi VII DPR RI akan melakukan serangkaian kunjungan untuk berdialog dan menyerap berbagai aspirasi pelaku perfilman.
"Nantinya kami akan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data dan temuan lapangan guna memperkuat peran festival film sebagai bagian integral dari strategi distribusi dan kreativitas film nasional," kata Chusnunia.
Baca juga: Komisi VII: Pelemahan rupiah berpotensi tingkatkan kunjungan wisman
Baca juga: Komisi VII: Piala Dunia 2026 momentum kebangkitan UMKM di Indonesia
Baca juga: Komisi VII: Pelibatan warga lokal wujudkan pariwisata berkelanjutan
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
