Mentawai tentu menjadi atensi karena merupakan daerah terdepan dan terluar dan saya telah mengomunikasikan ini bersama Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang

Kota Padang (ANTARA) - Anggota DPR RI Andre Rosiade memastikan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merupakan wilayah terdepan dan terluar menjadi salah satu prioritas pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Mentawai tentu menjadi atensi karena merupakan daerah terdepan dan terluar dan saya telah mengomunikasikan ini bersama Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang," kata Andre Rosiade di Padang, Sumatera Barat, Sabtu.

Bahkan ia menginformasikan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga berencana untuk membangun dapur SPPG di Kabupaten Kepulauan Mentawai, karena wilayah itu hingga saat ini belum memiliki sarana tersebut.

Baca juga: BGN: 900 SPPG wilayah 3T akan dioperasikan dukung MBG daerah terpencil

"Kalau tidak salah Kementerian PU juga mau membangun dapur SPPG di Mentawai. Nanti kita cek bersama," ujar ucap legislator dari Sumatera Barat itu.

Secara umum ia menyampaikan Presiden Prabowo memang mengarahkan BGN untuk menjadikan daerah 3T sebagai prioritas Program MBG. Namun tidak perlu membangun dapur baru SPPG, melainkan bekerja sama dengan kantin-kantin yang sudah ada sebagai penyedia makanan.

Sebab daerah 3T biasanya hanya memiliki 100 atau 200 penerima manfaat saja, sementara satu SPPG saat ini bisa memenuhi kebutuhan hingga 3.500 penerima manfaat.

"Jadi kalau bikin dapur baru kan tidak ekonomis," katanya.

Baca juga: BGN pastikan pembayaran dapur 3T diselesaikan agar segera operasional

Terkait pembiayaan untuk daerah 3T, kata dia, tidak hanya melalui APBN, bisa juga melalui anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMN maupun pengusaha swasta.

Di sisi lain, sebagaimana diketahui hingga saat ini terdapat SPPG yang telah ditertibkan serta ditutup operasionalnya sebagai bentuk evaluasi dan koreksi atas implementasi program yang dianggap belum optimal.

Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo dalam mendengar dan menangkap segala masukan atau aspirasi masyarakat serta kemudian memperbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) MBG.

Baca juga: Polri bangun 33 SPPG di wilayah 3T

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.