Setiap undang-undang harus memiliki implementasi yang nyata

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memastikan pihaknya mengawal penerbitan hingga implementasi peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

“Setiap undang-undang harus memiliki implementasi yang nyata. Faktanya, belum semua alumni maupun pengelola pesantren memahami sepenuhnya ruang kehadiran negara melalui UU ini. Oleh karena itu, kami meminta agar mekanisme aturan turunannya tidak dibuat rumit, terutama terkait rekognisi (pengakuan, red.) kelulusan dan akses anggaran," ujar Cucun dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar saat menyusun berbagai aturan turunan, baik dalam bentuk peraturan menteri maupun peraturan daerah, tidak boleh menambah beban birokrasi bagi pesantren.

Baca juga: Menag ajak pesantren terus berbenah respons tantangan zaman

"Kehadiran negara harus mempermudah, bukan membebani administrasi pesantren,” katanya mengingatkan.

Di sisi lain, dia mengatakan DPR mendorong percepatan peningkatan kapasitas santri dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI).

Menurut dia, peningkatan kapasitas tersebut diperlukan, terutama untuk mewujudkan transformasi pendidikan pesantren yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi global.

Baca juga: Uji materiil, Majelis Masyayikh tegaskan negara wajib biayai pesantren

Selain itu, dia mengatakan transformasi pendidikan pesantren dapat dilakukan dengan mengintegrasikan standar pendidikan internasional, dan tanpa kehilangan identitas maupun karakter keislamannya.

Ia menilai kurikulum internasional seperti Cambridge Curriculum maupun International Baccalaureate (IB) dapat diadopsi dan dikembangkan sesuai karakteristik pesantren.

“Transformasi ini sangat penting. Semua pesantren harus adaptif terhadap percepatan teknologi, bahkan dalam perkembangan AI saat ini, dibutuhkan kontribusi dari insan pesantren yang memiliki pemahaman agama yang kuat untuk menghadirkan perspektif etika dan nilai-nilai moral,” ujarnya.

Baca juga: Ombudsman minta santri berani lapor jika ada maladministrasi di pesantren

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.