Kita ingin masyarakat memperoleh penghasilan yang lebih baik, tetapi hutan juga tetap terjaga. Karena itu agroforestri harus menjadi fondasi pengelolaan perhutanan sosial ke depan
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menilai peningkatan kualitas pengelolaan perhutanan sosial menjadi penting sebagai motor penggerak roda perekonomian nasional sekaligus menjaga kelestarian hutan.
Wamenhut dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa saat ini keberhasilan perhutanan sosial ke depan tidak lagi diukur dari bertambahnya luasan izin semata.
“Tantangan kita sekarang bukan lagi sekadar menambah luasan perhutanan sosial. Yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas pengelolaannya, mengoptimalkan lahan melalui agroforestri, memperkuat kelembagaan kelompok, memperluas akses pasar, dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar,” kata Rohmat.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pun terus mendorong pengembangan agroforestri melalui Program Fasilitasi Agroforestri Pangan dan Energi (FAPE).
Program ini, lanjut Rohmat, memberikan dukungan bibit dan pendampingan kepada kelompok tani hutan untuk mengembangkan komoditas kehutanan dan pertanian secara terpadu.
Menurutnya, agroforestri merupakan solusi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan fungsi ekologis kawasan hutan.
“Kita ingin masyarakat memperoleh penghasilan yang lebih baik, tetapi hutan juga tetap terjaga. Karena itu agroforestri harus menjadi fondasi pengelolaan perhutanan sosial ke depan,” ujarnya.
Adapun hingga Mei 2026 Kemenhut telah memberikan akses perhutanan sosial seluas 8,34 juta hektare kepada masyarakat melalui berbagai skema perhutanan sosial yang melibatkan lebih dari 1,43 juta kepala keluarga dan didukung oleh lebih dari 16 ribu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
Selain itu, Wamenhut juga menyoroti peluang besar yang dapat dimanfaatkan kelompok perhutanan sosial dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) melalui berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti swasembada pangan, swasembada energi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa Merah Putih.
Menurutnya, produk-produk agroforestri dan hasil usaha masyarakat desa hutan memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari rantai pasok program-program tersebut.
Selain itu, Rohmat mengatakan bahwa Kemenhut bersama Kementerian Pertanian (Kementan) tengah memperkuat sinergi pemanfaatan lahan perhutanan sosial guna mendukung program swasembada pangan nasional tanpa harus membuka kawasan hutan.
“Yang kita dorong bukan pelepasan kawasan hutan, tetapi optimalisasi lahan yang sudah memiliki akses kelola melalui perhutanan sosial sehingga dapat menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus tetap menjaga fungsi hutan,” ujarnya.
Baca juga: Menhut dorong integrasi perhutanan sosial dengan perlindungan pekerja
Baca juga: Menaker: Pelatihan agroforestri kembangkan usaha berbasis potensi desa
Baca juga: Menhut: Skema perhutanan sosial buka peluang ekonomi karbon
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
