Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Hendry Munief mendorong pemerintah memperkuat dukungan terhadap industri film nasional melalui pemberian insentif, pembinaan komunitas kreatif, serta pengembangan ekosistem perfilman di daerah.
Hendry dalam keterangannya di Jakarta, Selasa mengatakan Komisi VII DPR RI saat ini tengah menjalankan Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) untuk mengidentifikasi tantangan dan potensi pengembangan industri film sebagai bagian dari ekonomi kreatif nasional.
Menurut dia, hasil kunjungan kerja ke Yogyakarta menunjukkan industri film memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, termasuk melalui penyelenggaraan festival film bertaraf internasional.
“Kami mengunjungi salah satu komunitas film di Yogyakarta yang menyelenggarakan festival film dan dihadiri oleh 40 negara. Ini menjadi satu terobosan yang cukup menarik dan Kementerian Ekonomi Kreatif memberikan dukungan untuk penyelenggaraannya,” kata Hendry.
Ia menilai keberhasilan tersebut dapat menjadi contoh pengembangan industri film di berbagai daerah karena mampu mempertemukan pelaku kreatif lokal dengan jaringan internasional sekaligus membuka peluang ekonomi baru.
“Kita berharap pada tahun-tahun selanjutnya ini bisa menjadi salah satu dorongan dan motivasi agar industri film nasional meningkat dengan sangat baik,” ujar dia.
Baca juga: Komisi VII dorong eksplorasi budaya daerah perkuat industri film
Menurut Hendry, masih banyak komunitas film di berbagai daerah yang berkembang secara mandiri dan membutuhkan dukungan pemerintah agar mampu meningkatkan kualitas produksi ataupun distribusi karya.
“Saya menemukan banyak sekali kawan-kawan komunitas film, baik di Jawa Barat maupun di Provinsi Riau. Mereka membangun komunikasi tentang bagaimana komunitas film ini perlu mendapatkan insentif dan mendapatkan dukungan dari kementerian,” kata dia.
Hendry mengatakan penguatan industri film tidak hanya berdampak pada sektor budaya, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi kreatif daerah, serta memperluas promosi potensi lokal melalui karya audiovisual.
Selain membahas industri kreatif, Hendry menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan wakil rakyat dalam mempercepat pembangunan daerah.
Ia menyebut pembentukan Forum DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Riau sebagai langkah untuk memperkuat koordinasi dalam memperjuangkan program pembangunan bagi masyarakat.
“Kami mencoba menyatukan seluruh fraksi dan seluruh partai yang ada di Provinsi Riau. Sebanyak 13 anggota DPR RI dari Dapil Riau 1 dan Riau 2 menjadi satu kesatuan dalam Forum DPR RI Dapil Riau,” ujar dia.
Baca juga: Komisi VII: Perlu keberpihakan kebijakan perkuat ekosistem perfilman
Forum tersebut telah menyepakati agenda pertemuan dengan Menteri Keuangan guna menyampaikan berbagai usulan pembangunan dari pemerintah daerah di Provinsi Riau agar dapat diakomodasi dalam perencanaan APBN 2027.
“Ini menjadi ajang yang sangat luar biasa. Salah satu kesepakatan kami adalah pada 19 Juni mendatang akan bertemu dengan Menteri Keuangan untuk menyampaikan berbagai program yang diusulkan oleh bupati, wali kota, dan perangkat daerah di Provinsi Riau,” kata Hendry.
Dia berharap kolaborasi antara anggota DPR RI, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota dapat meningkatkan peluang masuknya program-program strategis nasional ke Riau.
“Mudah-mudahan kompaknya anggota DPR RI, gubernur, bupati, dan wali kota se-Provinsi Riau ini bisa membawa lebih banyak program APBN 2027 untuk masyarakat yang ada di Provinsi Riau,” ujar Hendry.
Baca juga: Anggota DPR usulkan pengalokasian dana untuk bioskop desa
Baca juga: Komisi VII DPR minta pemerintah hadir bantu industri film nasional
Baca juga: DPR dukung pertumbuhan industri perfilman nasional
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: La Ode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
