Banda Aceh (ANTARA) - Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR) Sumatera, M Tito Karnavian menyatakan bahwa kehidupan masyarakat Aceh sudah menuju normal pascabencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu.

"Intinya, kita sudah kembali kepada normal, tapi belum permanen, normalnya normal fungsional," kata M Tito Karnavian, di Banda Aceh, Selasa.

Pernyataan itu disampaikan Tito Karnavian usai mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi bersama terkait capaian penanganan serta percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi Aceh, di kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Tito menyampaikan, rapat evaluasi
Ini untuk melihat capaian atau progres penanganan selama masa tanggap darurat hingga transisi pascabencana Aceh.

Hasilnya diketahui bahwa banyak persoalan di Aceh yang harus segera dibenahi, atau belum ideal sepenuhnya seperti adanya sekolah yang masih di tenda dan menumpang pada sekolah lain, meskipun sebagian besar sudah kembali ke sekolah asal.

Kemudian, juga masalah jalan, jembatan, sungai, irigasi, air minum, tambak, rumah ibadah, madrasah, hunian tetap, tambak dan lain sebagainya yang perlu segera diperbaiki.

"Kalau kita lihat dari beberapa indikator data yang ada, memang dampak yang cukup masif itu adalah di Provinsi Aceh. Tanpa mengecilkan Sumatera Utara dan Sumatera Barat, saya juga akan nanti ke sana," ujarnya.

Baca juga: BMKG dampingi proyek rehab-rekon pascabencana di Aceh, Sumut, Sumbar

Meski demikian, lanjut dia, di sisi kehidupan masyarakat Aceh sudah mulai normal kembali. Di mana, pergerakan orang dan barang telah berjalan baik, listrik, SPBU beroperasi internet lancar serta tidak ada kekurangan logistik.

"Kita sudah bisa mengembalikan kepada fungsi yang normal kehidupan masyarakat, tapi kan masih banyak persoalan yang belum diselesaikan," tegasnya.

Dirinya menegaskan, banyak yang perlu diperbaiki lebih baik di Aceh dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera selama tiga tahun kedepan mulai pertengahan 2026 hingga 2028 nantinya.

Adapun anggaran untuk rehab rekon yang telah disetujui Presiden Prabowo bersama DPR RI yakni mencapai Rp100 triliun selama tiga tahun, yakni 2026 sekitar Rp39 triliun, 2027 Rp32 triliun, dan 2028 sebesar Rp28 triliun lebih.

"Begitu nanti sudah dicairkan kementerian/lembaga dari Kementerian Keuangan, maka otomatis kita akan segera bekerja cepat untuk mengeksekusi program-program dan kegiatan yang jumlahnya 11.512 untuk tiga provinsi. Kita monitor terus setiap dua minggu," demikian Tito Karnavian.

Baca juga: TNI kembali rampungkan jembatan armco untuk warga Bireuen, Aceh

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.