Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Administrasi (Pemkot) Jakarta Selatan mendukung pengembangan kawasan fasilitas parkir bagi penumpang pembawa kendaraan dekat halte atau stasiun (park and ride) Lebak Bulus.

"Oleh sebab itu, kami memberikan perhatian khusus agar setiap pengembangan di kawasan atau di area Lebak Bulus ini terintegrasi secara utuh dengan lingkungan," kata Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo usai peninjauan di "Park and Ride" Lebak Bulus, Jakarta, Selasa.

Syafrin mengatakan peninjauan tersebut dilakukan bersama MRT Jakarta, Dinas Perhubungan DKI dan staf khusus Gubernur DKI, Nirwono Joga.

Dalam peninjauan itu, pihaknya tidak hanya melihat fungsi transportasi, tetapi juga melihat fungsi lainnya yakni transportasi yang terintegrasi dengan kawasan sehingga memudahkan mobilitas masyarakat.

"Di mana kita pahami bahwa pengembangan kawasan Lebak Bulus ini menjadi sangat strategis karena di sini adalah stasiun awal MRT Jakarta," ucap dia.

Terlebih, hal ini sejalan dengan program Gubernur DKI Pramono Anung yang ingin memperbanyak kawasan berorientasi transit (transit oriented development/TOD).

"Sebagaimana program Pak Gubernur, harapannya dengan disiapkan lokasi park and ride yang memadai, maka masyarakat yang akan menuju ke pusat kota itu memarkirkan kendaraannya di lokasi ini. Kemudian naik angkutan umum MRT ataupun Transjakarta ke pusat kota," kata Syafrin.

Diharapkan, dengan adanya pengembangan kawasan ini mampu menciptakan lingkungan yang nyaman, tertib, dan humanis bagi setiap masyarakat.

Kemudian, juga mampu menurunkan volume lalu lintas ke pusat kota dan memperbaiki kualitas lingkungan.

Baca juga: MRT Jakarta tingkatkan kapasitas "park and ride" Lebak Bulus

Baca juga: "Park and ride" Lebak Bulus mampu tampung lebih dari dua ribu motor

Baca juga: DKI gandeng daerah penyangga untuk sediakan "park and ride"

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.