Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan sistem ketenagalistrikan yang andal, stabil dan merata hingga pelosok negeri merupakan salah satu penopang stabilitas ekonomi dan keamanan yang mampu memperkokoh ketahanan nasional.
"Indonesia menghadapi kendala geografis serius berupa ketidaksesuaian spasial antara pusat beban dan sumber energi terbarukan yang melimpah. Dibutuhkan perencanaan yang matang dan langkah nyata untuk mewujudkan keandalan pasokan listrik yang merata di tanah air," kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Hal itu disampaikannya saat membuka diskusi daring bertema Membangun Sistem dan Pembaruan Infrastruktur Energi Listrik Indonesia Menyongsong 2045 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu.
Lestari berpendapat bahwa pasokan listrik yang stabil dan meluas merupakan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, kata Lestari, kebutuhan listrik juga penting bagi aktivitas pembelajaran jarak jauh, pola hidup mobile, serta mekanisme kerja lain yang semakin meningkat pasca-pandemi COVID-19..
Anggota Komisi X DPR RI menilai transisi menuju ekosistem energi listrik modern tahun 2045 menuntut kerja sama semua pihak terkait, untuk membangun sistem yang benar-benar siap menjawab tantangan di masa depan.
Rerie, sapaan akrab Lestari, juga mendorong agar negara hadir menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam menyediakan akses energi sebagai kebutuhan dasar masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi setiap warga negara.
Pada kesempatan yang sama, Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI Yunan Nasikhin mengatakan tata kelola penyediaan ketenagalistrikan mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi, hingga konsumen sudah diatur dalam sejumlah regulasi.
Menurut Yunan, pemerintah sedang berupaya melakukan penambahan daya listrik secara nasional dan pengerjaan infrastruktur pendukungnya di sejumlah wilayah di Indonesia.
Saat ini wilayah Sumatra sedang ada pembangunan infrastruktur Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dalam rangka penambahan kapasitas pembangkit di wilayah tersebut.
Yunan mengatakan proses pembangunan infrastruktur ini sekaligus menjadi titik lemah dalam proses transmisi dan distribusi listrik ke konsumen di wilayah Sumatra.
Menurut dia, cadangan operasional kelistrikan nasional saat ini terbatas. Padamnya listrik di Sumatra beberapa waktu lalu, menjadi bahan evaluasi dengan mempercepat perbaikan infrastruktur kelistrikan yang lebih baik.
Executive Vice President (EVP) Operasi Sistem Ketenagalistrikan PLN Jarot Setyawan mengungkapkan konflik global berdampak pada operasional PLN karena sejumlah pembangkit di beberapa wilayah masih memakai energi primer.
Menurut Jarot, penggunaan energi fosil perlu dikaji lebih dalam untuk menekan dampak dari gejolak global.
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025-2034, kata Jarot, dibuat lebih detail dengan mempertimbangkan geospasial dan perbedaan demand antarwilayah.
Selain itu pengembangan pembangkit listrik diarahkan menggunakan energi terbarukan dan disesuaikan dengan kondisi wilayah pembangkit itu dibangun.
Menurut Jarot, berbagai upaya perbaikan dilakukan karena demand pengguna listrik semakin beragam dengan hadirnya kendaraan listrik dan pola hidup digital dan mobile yang meningkat di keseharian.
Direktur Institute for Climate Policy & Global Politics Eko Sulistyo mengatakan sektor energi nasional menghadapi risiko yang cukup berat seperti yang dihadapi PLN dan Pertamina.
Ketahanan listrik, kata Eko, tidak hanya bergantung pada ketersediaan energi, tetapi juga kesehatan ekonomi dan politik sebuah negara.
Padamnya listrik di Sumatra beberapa waktu lalu, menurut Eko, bukan semata gangguan ketersediaan listrik, tetapi juga terkait daya saing dan ketahanan nasional.
"Karena dampak blackout di Sumatra itu mencakup 10 provinsi dengan lebih dari tiga juta jiwa penduduk," ujarnya.
Kondisi tersebut, kata Eko, harus menjadi pelajaran penting untuk segera dimitigasi dengan langkah tepat, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Dalam kesempatan yang sama, Engagement Lead Low Carbon Development Initiative Verena Puspawardani mengatakan sistem ketenagalistrikan harus memenuhi aspek reliability dan efektivitas.
Menurut Verena, sistem ketenagalistrikan nasional harus lebih tangguh seperti yang telah direncanakan. Kebijakan ke depan, ujar Verena, harus memiliki standar operasional minimum yang mampu mengantisipasi dengan baik bila ada gangguan.
Selain itu, keandalan transmisi kelistrikan harus mendapat perhatian lebih dari publik. Karena apabila ada kabel yang terganggu atau putus, energi listrik tidak akan sampai ke masyarakat.
"Pengembangan pembangkit listrik yang lebih hijau, harus mendapat dukungan semua pihak untuk menjawab tantangan ketersediaan energi di masa datang," ujarnya.
Baca juga: KKP dan PLN sinkronkan tata ruang laut untuk infrastruktur listrik
Baca juga: Kemenperin verifikasi GRK ketenagalistrikan, penuhi target NZE
Baca juga: Kementerian ESDM perkuat kebijakan jasa penunjang ketenagalistrikan
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: La Ode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
