Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 dapat membantu membuat kebijakan yang tepat di sektor kesehatan melalui pendataan yang akurat, sehingga dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
"Agar datanya masuk, kita punya data yang benar, kita bisa mengambil kebijakan yang benar. Untuk sama-sama tumbuh. Kalau data yang masuk yang salah, kita ambil kebijakannya nanti juga jadi salah," kata Budi di Jakarta, Kamis.
Dia menyebutkan dari sejumlah sektor yang membuat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen, kontributor terbesar ketiga adalah jasa kesehatan sebesar 7,6 persen. Yang pertama, katanya, hotel, makanan, dan minuman. Kedua, katanya, transportasi.
Sedangkan sektor pertanian justru peringkat keempat, dan industri peringkat kelima.
"Jadi kalau kita berdiskusi secara teknokratik, gimana mau naikin ke 8 persen kita masukin ke industri, padahal industri historically cuma 5 persen. Ini tidak bakal tercapai yang 8 persen. Kita harus mengerahkan waktu dan tenaga kita untuk menggenjot sektor-sektor yang pertumbuhannya di atas rata-rata pertumbuhan negara," ujar Budi.
Oleh karena itu, katanya, pendataan menjadi penting di sektor kesehatan. Dia menyebutkan bahwa industri kesehatan terdiri dari tiga, yakni farmasi, layanan kesehatan, dan alat kesehatan.
Menkes menunjukkan sejumlah perkembangan di tiga industri itu, di mana industri farmasi mencapai 7,5 persen dibandingkan tahun lalu, layanan kesehatan sebesar 7,6 persen, dan industri alat kesehatan sebesar 12 persen dibandingkan tahun lalu.
"Kalau kita dorong mereka, mereka bisa menyerap tenaga kerja yang kontribusinya 2 juta tenaga kerja baru tuh setiap tahunnya," katanya.
Dengan data yang akurat, regulasi yang tepat bisa dibuat, dan inovasi bisa dikejar di berbagai sektor yang produktivitasnya rendah.
"Kontribusi swasta itu kan di ekonomi Indonesia lebih besar. Kita lihat saja GDP, misalnya 17 triliun, 1 triliun US, 17 ribu triliun. APBN cuma 4 ribu triliun, yang besarnya kan ada di swasta," katanya.
Budi pun mengajak asosiasi farmasi, rumah sakit, apotek, dan laboratorium untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026. Dia juga menegaskan bahwa data yang diberikan dijamin kerahasiaannya, dan bukan untuk menagih pajak.
"Ini masuk benar-benar untuk kita analisa," katanya.
Baca juga: Menkes: Rp20 triliun untuk kelangsungan BPJS Kesehatan tunggu Perpres
Baca juga: BPOM: Sinergi Sensus Ekonomi 2026 genjot mutu data sektor obat-makanan
Baca juga: BPS siapkan pengerahan besar petugas untuk Sensus Ekonomi 2026
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.