Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada 2025, alokasi anggaran ini meningkat sekitar 28,84 persen dari anggaran sebelumnya sebesar Rp511,9 miliar

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan menaikkan alokasi anggaran belanja berbasis masyarakat sebesar 28,84 persen menjadi Rp667,92 miliar pada rencana kerja Tahun Anggaran (TA) 2026.

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis, mengatakan total anggaran yang dialokasikan tersebut setara dengan 26 persen dari keseluruhan pagu kegiatan teknis kementerian yang mencapai Rp3,297 triliun.

"Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada 2025, alokasi anggaran ini meningkat sekitar 28,84 persen dari anggaran sebelumnya sebesar Rp511,9 miliar," kata Rohmat di depan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI.

Dia memaparkan lonjakan stimulus fiskal di masyarakat ini akan didistribusikan secara padat karya melalui program rehabilitasi hutan dan lahan berbasis komunitas, serta fasilitasi bantuan alat ekonomi produktif guna menggerakkan roda ekonomi desa.

Baca juga: Kemenhut usul tambahan anggaran Rp6,23 triliun hadapi El Nino 2027

Selain itu, dana tersebut juga disalurkan untuk memperkuat kapasitas kelompok usaha perhutanan sosial, pendampingan intensif bagi kelompok tani hutan (KTH), hingga pelibatan aktif warga dalam sistem patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Kebijakan belanja pro-rakyat ini, lanjut Rohmat, juga diintegrasikan ke dalam program prioritas nasional keenam yang berfokus pada percepatan pembangunan desa, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta penyelesaian masalah penguasaan lahan adat di dalam kawasan hutan.

Di sisi lain, untuk mendukung kluster makro nasional Kemenhut tetap menyelaraskan sisa anggaran teknisnya senilai lebih dari Rp2,3 triliun untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air, melalui skema ketahanan pangan berbasis hutan (agroforestry).

Melalui kombinasi kenaikan anggaran berbasis masyarakat dan penguatan ketahanan hijau ini, Kemenhut optimistis arah kebijakan pengelolaan pangkalan hutan ke depan tidak hanya mampu menjaga kelestarian ekologi tetapi juga menjadi motor utama penggerak ekonomi rakyat.

Baca juga: Komisi IV DPR setujui anggaran Kemenhut 2026 sebesar Rp6,04 triliun

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.