Untuk 3T itu didata ada 2 ribu titik, tapi kemudian menjadi 8.617 titik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) membengkak dari 2.000 menjadi 8.617 titik.

“Untuk 3T itu didata ada 2 ribu titik, tapi kemudian menjadi 8.617 titik,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dalam konferensi pers Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil yang digelar di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Kamis.

Zulhas menyampaikan penambahan tersebut juga menjadi perhatian bagi pemerintah, sebab 6.138 titik SPPG sudah mengantongi Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Selain pembengkakan dapur MBG di wilayah 3T, Zulhas juga mengungkapkan penambahan dapur MBG di wilayah aglomerasi sebanyak 6.877 titik.

“Rencana awal titik itu 21 ribu, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada kenaikan 6.877 titik,” ujar Zulhas.

Dengan setiap dapur SPPG memperoleh insentif senilai Rp6 juta per hari, Zulhas menghitung pemborosan anggaran untuk insentif dapur SPPG mencapai lebih dari Rp1 triliun per bulan.

“Per bulan ada pemborosan Rp1 triliun. Berarti, kalau setahun, Rp12 triliun,” ujar Zulhas.

Baca juga: Menko Zulhas: Jumlah SPPG membengkak 6.877 titik, perlu ditata ulang

Baca juga: Menko Zulhas sebut pergantian pimpinan BGN jadi momentum perkuat MBG

Berbagai kasus pembengkakan tersebut lantas menjadi masalah yang mesti diselesaikan oleh pemerintah. Zulhas pun mengatakan perlu waktu selama 1 bulan untuk menata kembali Program MBG.

“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting,” ujar Zulhas.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan, pihaknya melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran agar pelaksanaan program tidak membebani keuangan negara tanpa mengubah target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.

Langkah pertama yang dilakukan adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Hingga saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata kembali untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.

BGN, kata dia, juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah. Penataan tersebut dilakukan karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Langkah berikutnya adalah melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi dilakukan terhadap jumlah penerima manfaat yang saat ini tercatat sekitar 63 juta orang.

Selain itu, BGN juga memperkuat pengawasan kualitas layanan. Pada 2026, fokus program diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan, bukan semata-mata mengejar kuantitas. Evaluasi dilakukan untuk memastikan dapur yang beroperasi telah memenuhi petunjuk teknis serta memiliki kapasitas layanan yang sesuai.

Nanik mengatakan Program MBG merupakan amanah yang harus dijalankan secara baik karena selain bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, program tersebut juga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah.

Baca juga: Menko Pangan minta BGN tambah serapan telur lewat program MBG

Baca juga: Menko Zulhas: Sekolah bisa komplain kalau menu MBG tidak sesuai

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.